HeadlineKaltim

Pembangunan IKN Dimulai Tahun Ini, Kemenkeu Anggarkan Rp 1,7 Triliun

Kaltimtoday.co, Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menganggar Rp 1,7 triliun untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kaltim tahun ini.

Anggaran tersebut tersebar di beberapa kementerian, mulai dari belanja PUPR, Kemenhub, KLHK, hingga ATR sebesar Rp 800 miiliar. Kemudian belanja Project Development Fund (PDF) sebesar Rp 900 miliar yang masuk ke non kementerian/lembaga.

Baca juga:  Museum Mulawarman Kembali Dibuka, Pengelola Perketat Penerapan Protokol Kesehatan

“Anggarannya sudah terbagi ke belanja masing-masing kementerian dan lembaga maupun yang tidak,” ucap Menteri Keuangan Sri Mulyadi Indrawati saat konferensi pers daring APBN di Jakarta, Kamis.

Sri Mulyani menuturkan, anggaran tersebut digunakan oleh masing-masing kementerian dan lembaga untuk mempersiapkan pembangunan IKN sesuai tugasnya.

Baca juga:  Bangun IKN, Jokowi Tegaskan Bakal Libatkan Masyarakat Lokal di Kaltim

“Anggaran itu selalu ada di dalam masing-masing K/L. PUPR ada belanja yg dipakai untuk mempersiapkan berbagai infrastruktur dasar di Kaltim,” jelas dia.

Sementara itu, Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman mengatakan, anggaran pembangunan IKN di Kaltim hanya satu persen dari total anggaran sekitar Rp500 triliun yang berasal dari anggaran fiskal APBN. Sedangkan sisa kebutuhan anggaran akan dipenuhi dengan berbagai alternatif sumber pembiayaan.

Baca juga:  Mudik Lokal di Kaltim Resmi Dilarang, Nekat Siap-Siap Putar Balik!

“Insya Allah mungkin menyerap cukup besar sekitar Rp500 triliun rupiah, di mana hanya satu persen yang dari APBN, selebihnya berasal dari berbagai sumber dengan berbagai metode pembiayaan,” ujarnya.

Fadjroel mengatakan pemerintah mengharapkan, Ibu Kota Negara baru bisa terealisasi di 2021. Bahkan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menargetkan pada 17 Agustus 2024, upacara peringatan kemerdekaan RI bisa dilakukan di Ibu Kota baru.

Baca juga:  Bapemperda DPRD Kaltim Kunjungan Kerja ke DPRD Sulsel

Rencananya, sebanyak 256 ribu hektare akan menjadi lokasi IKN dan 5.600 hektare di antaranya akan dibangun menjadi kawasan pemerintahan.

[TOS]

Facebook Comments
Tags

Related Articles

Back to top button
Close