Kaltimtoday.co, Samarinda - DPRD Kalimantan Timur siap mengawal program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim, Rudy Mas'ud-Seno Aji berkaitan dengan pendidikan gratis tingkat SMA/SMK sederajat, juga bantuan seragam sekolah gratis bagi para pelajar di Kaltim.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Timur, Sapto Setyo Pramono pada Kamis (3/7/2025).

"Kami akan kawal program Gratispol ini, karena banyak masyarakat di Kaltim yang pastinya membutuhkan pendidikan gratis hingga bantuan seragam sekolah gratis," sebutnya.

Diketahui, program Gratispol untuk jenjang SMA dan SMK ini, nantinya akan dijalankan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kalimantan Timur (Kaltim).

"Saya sudah komunikasikan ini ke disdikbud kaltim, baik dari kepala dinasnya maupun kepala bidangnya. Dari daerah lain juga mempertanyakan soal program ini. Maka nanti akan saya bantu komunikasikan lagi," tuturnya.

Ia mengatakan bahwa pelaksanaan program Gratispol ini tentunya tidak instan. Terdapat komponen yang harus dijalankan mulai dari penganggaran, aturan, serta hal-hal teknis di lapangan.

"Karena saya yakin yang dianggarkan pemerintah provinsi ini belum semuanya, karena pasti ada pergeseran anggaran, insyallah nanti 2026 bisa tercover masalah janji-janji Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim terkait program Gratispol ini," ujarnya.

Terpisah, Kepala Bidang SMK Disdikbud Kaltim Surasa menyebut bahwa Gratispol mencakup dua komponen utama, yakni Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) dan bantuan seragam sekolah gratis.

Namun, keduanya tidak bisa diberikan sekaligus dan akan diterapkan secara bertahap sesuai kemampuan anggaran.

“GratisPol ini merangkul Bosda dan seragam sekolah. Tapi tentu semua dilakukan bertahap karena tidak bisa memenuhi semua komponen dalam waktu singkat,” ungkapnya.

Kendati begitu, ia mengingatkan bahwa pelaksanaan tahun pertama tidak akan sepenuhnya ideal. Beberapa komponen program akan dilakukan secara bertahap mengingat keterbatasan fiskal pemerintah daerah.

“Karena ini tahun pertama, kita juga harus mitigasi potensi yang mungkin terjadi di lapangan. Pemerintah punya keterbatasan fiskal, jadi tidak semua bisa dipenuhi dalam satu waktu,” jelasnya.

[RWT]