Kaltim

Pemerintah Sering Ubah Sistem Administrasi Keuangan Jadi Alasan Peringkat IDM Kaltim Tidak Maksimal

Kaltimtoday.co, Samarinda – Penjabat Sekda (Pjs) Kaltim Riza Indra Riadi meminta kepada jajaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) baik provinsi dan kabupaten/kota untuk mencari solusi bersama meningkatkan Indeks Desa Membangun (IDM) di wilayah setempat.

Dia mengharapkan, Bumi Mulawarman bisa menembus peringkat tiga besar. Bahkan jika perlu menyabet nomor satu nasional dalam IDM.

Baca juga:  Pasien Omicron yang Isolasi Mandiri Dinyatakan Sembuh Jika Penuhi Syarat Ini

“Selaraskan program yang bisa diselaraskan. Cari solusi tingkatkan IDM. Semoga IDM Kaltim bisa terus meningkat,” katanya.

Pada kesempatan itu, dia yang mewakili Gubernur Kaltim Isran Noor ketika membuka Rakor DPMPD Kaltim 2022, di Swiss-Belhotel Balikpapan.

Dia berpesan, peserta rakor agar menyimak cara peningkatan IDM yang akan dipaparkan para narasumber, di antaranya Kepala DPMD Jawa Barat yang secara nasional menduduki peringkat pertama.

Dia sempat berbincang dengan Kepala DPMD Jawa Barat. Terungkap, jika ingin rangking IDM Kaltim ingin meningkat harus mencapai skor 0,5.

Kini, kondisinya skoring IDM Kaltim masih pada posisi 0,6. Sehingga masih harus ditingkatkan 0,1 poin. Meski demikian, peringkat Kaltim sudah cukup baik yakni meningkat dari peringkat 9 nasional menjadi peringkat 6 nasional.

“Semoga bisa menjadi minimal peringkat dua nasional. Niatkan ibadah, bekerja optimal untuk bereskan masalah di desa capai IDM,” pesannya.

Pada kesempatan itu, dia menyampaikan kendala yang mungkin dihadapi Kaltim, sehingga peringkat IDM secara nasional belum maksimal.

Menurutnya, sejauh ini kebijakan pusat sering merubah sistem dalam pengadminstrasian keuangan, akibatnya daerah disibukkan masalah administrasi. Sehingga tidak fokus dalam melaksanakan pembangunan desa.

Baca juga:  Kasus Covid-19 di Samarinda Meningkat, Andi Harun Buka Opsi Belajar Daring atau Luring

Dia juga mengingatkan pentingnya mengutamakan penyelesaian penataan batas desa, sehingga menghindarkan terjadinya konflik antar masyarakat.

“Habis energi mengurusi ini. Gaji PNS saja yang sifatnya rutin terlambat gara-gara sistem baru FMIS. Belum lagi untuk hal lain. Ternyata, eh Jawa Barat belum menerapkan, makanya fokus membangun desa,” ucapnya.

[RWT | SR]

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kaltimtoday.co. Mari bergabung di Grup Telegram “Kaltimtoday.co”, caranya klik link https://t.me/kaltimtodaydotco, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Facebook Comments
Tags

Related Articles

Back to top button
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker