Daerah
AMKB Tolak Penerapan Tarif Batas Bawah Aplikator Program Slot dan Double Order

Kaltimtoday.co, Samarinda - Aliansi Mitra Kaltim Bersatu (AMKB) Kaltim menyatakan dengan tegas menolak penerapan tarif batas bawah (TBB) program slot & double order, Jumat (11/7/2025).
Berdasarkan hasil pertemuan lanjutan pada Rabu, 09 Juli 2025 di VVIP Room Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Balikpapan, Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji bersama pihak terkait memutuskan soal Aplikator melakukan Uji Coba Penghapusan Program Fitur Promo/Hemat (Slot dan Double Order) selama 3 bulan ke depan.
"Pada kenyataannya Aplikator tidak menghapus program tersebut, namun mengubah nominal tarif batas bawah (TBB) program slot & double order menjadi Rp7.500, sehingga tidak sesuai dengan keputusan yang diperintahkan oleh Bapak Wakil Gubernur Kaltim," ucap Ketua Budgos Samarinda, Ivan Jaya.
Ia meminta kepada Pemprov Kaltim sebagai pengambil kebijakan agar penerapan Uji Coba Penghapusan Program Promo/Hemat pada layanan pengantaran makanan ojek online harus sesuai dengan keputusan yang telah dibuat untuk melakukan penghapusan seluruh program-program tersebut, bukan dengan melakukan penyesuaian tarif batas bawah (TBB).
"Kami sangat mengapresiasi upaya Bapak Wakil Gubernur Kaltim untuk menyelesaikan permasalahan kami para driver ojek online di Kaltim, sehingga kami meminta ketegasan dari pemerintah," ucapnya.
Sementara itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mendorong dilakukan uji coba penghapusan promosi biaya ongkos kirim (ongkir) pada layanan pengiriman makanan (delivery) oleh aplikator online, seperti Gojek dan Grab. Uji coba ini direncanakan berlangsung selama tiga bulan, mulai Juli hingga Oktober 2025.
"Kenyataannya, yang merasa dirugikan adalah para mitra driver reguler. Kami minta agar uji coba penghapusan promosi ongkir ini bisa segera diterapkan demi keadilan dan keseimbangan pendapatan," tegas Wagub Seno.
[RWT]
Related Posts
- DPRD Kaltim Soroti Lambannya Penanganan Kasus Serobot Lahan KHDTK, Dorong Sinkronisasi Data Gakkum dan Polda
- BK DPRD Kaltim Masih Dalami Dugaan Pelanggaran Kode Etik Pengusiran Kuasa Hukum RSHD
- DPKH Kaltim Tingkatkan Kinerja Petugas Reproduksi Ternak Lewat Kegiatan Penyegaran di Samboja
- Diskominfo Kaltim Dorong Budaya Sadar Siber Lewat Sosialisasi Sistem Keamanan Informasi
- Diskominfo Kaltim Tegaskan SMKI Bukan Sekadar IT, Keamanan Data Tanggung Jawab Bersama