Kaltimtoday.co, Berau - Pemerintah Kabupaten Berau menegaskan sepakat dengan hasil kajian Tim Kementerian Dalam Negeri terkait penetapan batas wilayah antara Kabupaten Berau dengan Kabupaten Bulungan.

Hal itu ditegaskan Wakil Bupati Berau, Gamalis yang mengikuti secara langsung rapat koordinasi (Rakor) pembahasan dan harmonisasi draf Permendagri dalam rangka percepatan penegasan segmen batas wilayah II di Jakarta, Kamis (29/4/2021). Rakor yang digelar Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri tersebut juga dihadiri jajaran Pemkab Bulungan, serta Pemprov Kaltim dan Pemprov Kaltara.

Gamalis menerangkan, dalam rapat yang digelar, baik Berau maupun Bulungan sepakat untuk tidak bersepakat, karena mempertahankan batas yang telah ditetapkan berdasarkan data yang sama-sama dimiliki setiap daerah.

"Kabupaten Berau telah memiliki data berdasarkan data yang dimiliki, begitu juga dengan Bulungan yang memiliki batas wilayahnya. Dari sini tidak didapatkan kesepakatan antar kedua daerah,” tegasnya.

Sementara itu, berdasarkan pemaparan yang dilakukan tim Kemendagri, telah dihasilkan batas wilayah berdasarkan kajian yang dilakukan. Tim Kemendagri mengambil garis tengah dengan kajian berbagai sektor, baik ekonomi, hukum, sosial budaya maupun sektor lainnya. Sehingga kajian ini menjadi alternatif bagi kedua daerah.

Pemkab Berau ditegaskan Gamalis menerima apa yang dipaparkan oleh Tim Kemendagri. Terlebih penegasan batas wilayah ini telah menjadi perhatian serius pemerintah pusat.

 

Baca Juga: Pj Bupati PPU Tekankan Pentingnya Data Valid dalam Pengambilan Keputusan

Baca Juga: Tito Karnavian: Pj Kepala Daerah yang Maju Pilkada 2024 Akan Diganti

Baca Juga: Evaluasi Kemendagri, Pj Bupati PPU Gelar Rakor Perbaikan Suplai Data

Baca Juga: Makmur Marbun Berhasil Dapatkan Apresiasi Saat Rapat Evaluasi Kinerja di Kemendagri

View this post on Instagram

Baca Juga: Makmur Marbun Optimis Dapat Apresiasi di Evaluasi Kinerja Triwulan II di Kemendagri

Baca Juga: Kampung Buyung-Buyung Berharap Pemkab Berau Bangun Pabrik Pengolahan Terasi

Baca Juga: Bupati Berau Sri Juniarsih Ingatkan OPD Jangan Malas Beri Pelayanan dan Dukung Program Kerja Pemkab

Baca Juga: Masalah Penanganan Sampah di Kecamatan Talisayan Berau Masih Belum Tuntas

Baca Juga: Kecamatan Tabalar Minta Pemkab Berau Penuhi Infrastruktur Jalan hingga Telekomunikasi

Baca Juga: Disbudpar Berau Bakal Revisi Kalender Pariwisata Demi Tarik Minat Wisatawan Domestik hingga Mancanegara

Baca Juga: Disbun Minta Petani Kakao di Berau Tak Alih Fungsikan Lahannya ke Komoditas Lain

Baca Juga: Pekerja Perusahaan Sawit di Berau Ditemukan Meninggal Saat Pergi Memancing di Laut

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

.Prinsipnya Pemkab Berau tidak ingin berlama-lama soal batas wilayah ini, agar investasi yang berada di kawasan tersebut bisa terlaksana dan bergerak cepat sehingga memberikan dampak ekonomi ke masyarakat disekitarnya.

"Ini juga sesuai dengan apa yang diingikan oleh Presiden Jokowi agar memperlancar investasi di ndaerah. Jadi kami sepakat dengan tarikan garis yang ditetapkan Kemendagri dan ini juga telah konsultasi dengan tim dan Ibu Bupati,” ungkapnya.

Masih Ada Beberapa Segmen Harus Dibahas

Menurut Gamalis, Pemkab Bulungan belum sepakat dengan hasil kajian dari tim Kemendagri, karena  masih ada beberapa segmen batas yang dipertahankan, sehingga penegasan batas wilayah belum final.

Tim Kemendagri akan melakukan peninjauan lapangan mengingat penyelesaian batas wilayah ini ditarget selesai Juni mendatang.

“Kami sepakat dengan garis penegasan Kemendagri yang telah dipaparkan dan tidak sepakat jika kemudian ada perubahan tanpa persetujuan Pemkab Berau. Sudah tertuang di dalam berita acara,” tegasnya.

Untuk diketahui, batas wilayah Berau-Bulungan yang belum disepakati sepanjang kurang lebih 105 kilometer dari total batas sepanjang 325 kilometer.

Sementara itu, Analis Kebijakan Ahli Madya yang juga Kasubdit Batas Antar Daerah Wilayah II Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Teguh Subarto menjelaskan, penyelesaian batas wilayah di beberapa kabupaten dan kota di Indonesia menjadi target penyelesaian dalam waktu dekat, termasuk batas Berau dan Bulungan.

Batas wilayah antar daerah harus diselesaikan  menindaklanjuti  UU Cipta Kerja dan PP tentang Tata Ruang maupun tentang ketidaksesuaian kawasan hutan, tanah dan sebagainya.

“Kemendagri diberikan waktu untuk menyelesaikan batas wilayah dalam waktu 5 bulan baik di tingkat daerah maupun pusat,” ujarnya.

Teguh melanjutkan, Kemendagri berharap pemerintah daerah bisa bersama-sama menyelesaikan soal batas wilayah ini, karena keterlambatan penetapan tentu menghambat tata ruang maupun menghambat investasi ke daerah.

“Jadi diharapkan per 2 Juli sudah selesai semua, kami mendorong ini bisa segera diselesaikan. Kita beri ruang musyawarah dan akhirnya akan ditetapkan batas ini,” tandasnya.

[DER | RWT]