Kaltimtoday.co, Tenggarong - Kondisi jalan di wilayah hulu Kutai Kartanegara (Kukar) mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah. Pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp15 miliar pada tahun 2026 untuk menangani ruas jalan rusak di jalur Kecamatan Kota Bangun hingga Kenohan yang selama ini dikeluhkan masyarakat.

Berdasarkan pemetaan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kukar, panjang jalan yang mengalami kerusakan di jalur tersebut mencapai sekitar 4 kilometer. Dari total itu, terdapat sedikitnya tujuh titik yang kondisinya tergolong cukup parah.

Kepala Dinas PU Kukar, Wiyono menjelaskan, pemerintah telah menyiapkan dua skema anggaran untuk mempercepat perbaikan. Sebesar Rp5 miliar dialokasikan untuk kegiatan pemeliharaan, sementara Rp10 miliar lainnya digunakan untuk pekerjaan konstruksi fisik pada tahun anggaran 2026.

“Totalnya kurang lebih Rp15 miliar. Arahan dari Bapak Bupati agar proses penanganannya bisa dipercepat sesuai kemampuan anggaran yang tersedia,” kata Wiyono.

Meski demikian, keterbatasan anggaran masih menjadi tantangan dalam memperbaiki infrastruktur jalan secara menyeluruh. Kerusakan jalan tidak hanya terjadi di ruas Kota Bangun–Kenohan, tetapi juga di sejumlah wilayah lain seperti Kecamatan Muara Kaman dan beberapa daerah lainnya. 

“Hanya saja, dengan luas wilayah yang cukup besar dan kondisi infrastruktur masih terbatas, penanganannya harus dilakukan secara bertahap,” sambungnya.

Ia menyebut, ada beberapa faktor teknis yang mempercepat kerusakan jalan di sejumlah ruas. Seperti struktur tanah dan faktor alam membuat perbaikan tidak bisa maksimal, dan hanya bisa menggunakan aspal biasa.

Menurutnya, jalan dengan status kabupaten idealnya hanya dilalui kendaraan dengan beban sekitar 8 hingga 10 ton. Namun di lapangan, kendaraan yang melintas kerap membawa muatan melebihi kapasitas tersebut, sehingga mempercepat kerusakan, ditambah pengaruh cuaca.

“Pada prinsipnya, kami tetap berupaya melakukan penanganan secara bertahap setiap tahun. Namun memang  kecepatan kerusakan sering kali lebih tinggi dibandingkan kemampuan anggaran untuk memperbaiki,” tandasnya.

[RWT]