Kaltimtoday.co, Samarinda - Kerusakan parah pada jalan poros Bontang–Sangatta kini mulai menimbulkan efek berantai terhadap aktivitas warga dan dunia usaha di wilayah utara Kalimantan Timur.


Selain mengancam keselamatan pengguna jalan, kondisi ini dikhawatirkan dapat memperlambat distribusi barang dan mobilitas tenaga kerja yang bergantung pada jalur tersebut. 

Anggota DPRD Kaltim, Agus Aras, menyampaikan bahwa ruas utama penghubung dua kota itu telah lama mengalami penurunan kualitas, namun beberapa bulan terakhir kerusakan semakin meluas. Retakan kecil kini berubah menjadi lubang besar dan permukaan jalan yang bergelombang, membuat kendaraan bermotor harus melambat di banyak titik.

“Banyak bagian jalan sudah tidak layak dilalui. Kondisi ini berpotensi menghambat pergerakan warga dan memperlambat arus barang antarwilayah,” kata Agus.

Menurutnya, tingginya lalu lintas kendaraan bertonase berat menjadi salah satu faktor utama penyebab kerusakan cepat pada jalur tersebut. Penambalan berkala yang dilakukan selama ini hanya memberikan solusi jangka pendek dan tidak mampu menahan beban kendaraan besar yang melintas setiap hari. 

Agus menilai persoalan jalan rusak ini sudah memasuki tahap yang memerlukan intervensi serius pemerintah. Mengingat jalur Bontang–Sangatta merupakan “urat nadi” transportasi di kawasan utara Kaltim, peningkatan konstruksi harus menjadi prioritas.

Ia mendorong Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Kaltim menerapkan konstruksi rigid beton yang dinilai lebih tahan terhadap tekanan tonase, serta mengusulkan proyek peningkatan jalan melalui skema multiyears agar pekerjaan dapat dilakukan secara menyeluruh.

“Tambal sulam tidak lagi relevan. Infrastruktur dengan beban sebesar ini membutuhkan desain yang tahan lama,” ujarnya.

Agus berharap usulan peningkatan kualitas konstruksi segera dibawa ke Kementerian PUPR, mengingat volume kendaraan menuju kawasan industri di Bontang dan tambang di Sangatta terus meningkat.

“Dengan jumlah kendaraan yang terus bertambah, peningkatan kelas jalan sudah menjadi kebutuhan mendesak, bukan pilihan,” pungkasnya.

[RWT | ADV DPRD KALTIM]