HeadlineKaltimPolitik

Pengesahan Pergantian Ketua DPRD Kaltim Dinilai Melanggar Hukum

Kaltimtoday.co, Samarinda – Kuasa Hukum Makmur HAPK, Sinar Alam menegaskan, paripurna pengesahan pergantian posisi ketua DPRD Kaltim melanggar hukum.

Pasalnya, gugatan atas keputusan pergantian ketua DPRD Kaltim oleh Fraksi Golkar sedang dilayangkan Makmur HAPK ke Pengadilan Negeri Samarinda melalui Surat Perkara No. 204/Pdt.G/2021/PN.Smr. Gugatan didaftarkan sejak 19 Oktober 2021.

Baca juga:  Kasus Positif Tambah Ratusan Tiap Hari, Ini Alasan Pemerintah Ngotot Terapkan Normal baru

“Semua diduga melanggar hukum. Mereka panik dengan langkah-langkah hukum klien kami sampai-sampai harus memaksakan paripurna yang salah dan tak berdasar,” tegas Sinar Alam, dilansir dari Suara.com–Jaringan Kaltimtoday.co.

Dasar putusan Mahkamah Partai, sebut Sinar Alam, tidak cukup menjadi dasar bagi DPRD Kaltim untuk mengesahkan pergantian Makmur HAPK ke Hasanuddin Mas’ud.

Baca juga:  Profil Lengkap Hasanuddin Mas'ud, Calon Ketua DPRD Kaltim Pengganti Makmur HAPK

Menurutnya, keadilan untuk Makmur HAPK belum diperoleh melalui mahkamah partai, maka negara menganjurkan melalui pengadilan.

“Tapi mereka semua abaikan itu. Mungkin mereka pikir setelah lolos paripurna niat mengganti sudah mulus, kami pastikan sesuatu yang salah caranya maka akan semakin terjal dan potensi gagalnya besar,” tuturnya.

Baca juga:  Pecah Rekor Lagi, Kasus Positif Covid-19 Kaltim Tambah 392

Selain itu, dia menyebut, secara terang-terangan melawan hukum hingga memaksa pengesahan, patut ada investigasi atas kemungkinan dugaan adanya gratifikasi atau praktek suap.

“Waktu yang akan membuktikan,” ungkapnya.

[TOS]

Facebook Comments
Tags

Related Articles

Back to top button
Close