Kaltimtoday.co, Samarinda - DPRD Kaltim menyoroti rencana pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Pemindahan tersebut harus dikaji secara matang, agar memberikan dampak positif terhadap daerah penyangga di IKN. 

Hal itu disampaikan langsung oleh Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur, Fadly Himawan pada Kamis (29/5/2025).

"Proses pemindahan ASN jangan dilakukan secara tergesa-gesa. Harus ada kajian yang mendalam," tuturnya.

Menurutnya, pemindahan ini harus memberikan manfaat nyata tidak hanya bagi IKN, tetapi juga bagi daerah penyangga seperti Penajam Paser Utara (PPU), Paser, dan Kalimantan Timur secara keseluruhan.

“Pemindahan IKN ini seharusnya tidak menjadi hal yang dipaksakan. Misalnya Pak Jokowi ingin memindahkan dari Jakarta ke wilayah PPU, tentu butuh kajian yang matang dan menyeluruh agar keputusan ini bisa memberikan dampak positif, khususnya untuk Provinsi Kaltim,” ujarnya.

Menurut Fadly, perpindahan ASN dan masyarakat dari Jakarta ke IKN berpotensi besar mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah sekitar. Akan tetapi, potensi ini hanya akan optimal jika disertai strategi pembangunan yang inklusif dan berpihak kepada masyarakat lokal.

“Dengan berpindahnya masyarakat dan ASN ke IKN, ini seharusnya bisa mendorong ekonomi daerah. Tapi kita harus pikirkan bagaimana masyarakat Kaltim juga mendapatkan peran nyata, bukan hanya menjadi penonton ketika proses ini berjalan,” jelasnya.

Ia juga menginginkan agar pemerintah pusat dan daerah menyusun rencana jangka panjang terkait penyediaan lapangan kerja, pembangunan infrastruktur pendukung, dan pelatihan SDM lokal agar masyarakat Kaltim bisa bersaing di tengah perkembangan kawasan ibu kota baru.

“Kita ingin masyarakat lokal terlibat aktif, mendapat akses pekerjaan, pendidikan, dan peluang usaha yang sesuai dengan pembangunan IKN. Jangan sampai masyarakat lokal malah terpinggirkan,” tegasnya.

Fadly menilai keberhasilan IKN sebagai pusat pemerintahan masa depan Indonesia sangat ditentukan oleh sinergi dan komitmen semua pihak.

“Pembangunan IKN ini adalah proyek nasional yang melibatkan banyak sektor. DPRD Kaltim siap memberikan dukungan, tapi tentu harus dibarengi dengan transparansi, perencanaan matang, dan keberpihakan terhadap masyarakat daerah,” pungkasnya.

[RWT]