Kaltimtoday.co, Samarinda - Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Muhammad Darlis Pattalongi memberikan tanggapan terkait adanya keterlambatan pencairan insentif guru honorer swasta di Kalimantan Timur.

Menurutnya, insentif bagi guru honorer merupakan hak mereka yang dijamin oleh pemerintah, khususnya sebagai tunjangan atau tambahan kesejahteraan. 

"Sebenarnya penyaluran insentif itu, tergantung daripada daerah. Bagaimana daerah melaporkan basic datanya ke kementerian," tuturnya.

Lebih lanjut, Darlis mengatakan jika keterlambatan pencairan insentif, bisa saja dikarenakan kurangnya sinkronisasi data dari pemerintah daerah hingga ke Kemendikbudristek.

"Kelengkapan serta kesiapan data menjadi penting, agar penyaluran insentif ini bisa berjalan maksimal," kata Darlis pada Jumat (23/05/2025). 

Selain itu, ia juga menyoroti terkait sekolah-sekolah yang menyetorkan data guru honorer ke dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Dapodik merupakan sistem informasi yang dikelola oleh pemerintah untuk mengumpulkan dan mengelola data pendidikan. Data guru honorer di Dapodik juga menjadi dasar untuk berbagai kegiatan, seperti audit dan penentuan hak tunjangan.

"Jadi data guru honorer dari sekolah, kemudian ke dinas pendidikan, hingga ke pusat itu harus sinkron," tuturnya.

Untuk itu, dirinya juga mendorong agar Kemendikbudristek serta Dinas Pendidikan Kaltim bisa memperhatikan hak-hak guru honorer, khususnya dalam penyaluran insentif dengan waktu yang telah ditentukan.

"Kalau dikaitkan dengan kebutuhan para guru honorer, itu juga masih sangat kurang. Maka jangan sampai insentif ini, realisasi penyalurannya terlambat," tutupnya.

[RWT]