Daerah
Komisi I DPRD Kaltim Minta Pemerintah Perhatikan Kesejahteraan Guru TPA

Kaltimtoday.co, Samarinda - Anggota Komisi I DPRD Kaltim La Ode Nasir menyoroti soal kesejahteraan guru Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPA) di Kalimantan Timur. Menurutnya, pemerintah harus memberikan perhatian lebih terhadap jasa-jasa tenaga pengajar di sana.
Ia mengatakan, upah yang diterima guru TPA tak sebanding dengan perjuangan mereka. Sebagian bahkan hanya mengandalkan donasi masyarakat demi menyambung hidup.
"Para guru TPA bekerja dalam diam, tapi hasil dari pengajaran mereka menentukan masa depan karakter anak-anak kita. Ini bukan pekerjaan kecil, melainkan pondasi peradaban,” ujar Anggota Komisi I DPRD Kaltim, La Ode Nasir.
La Ode mengungkapkan kekecewaannya terhadap pemerintah daerah yang menurutnya belum serius memperhatikan kesejahteraan para pendidik agama tersebut.
Kemudian, ia juga menyebut jika pemerintah sungguh-sungguh ingin mencetak generasi yang religius dan berakhlak mulia, maka kesejahteraan guru TPA harus menjadi titik tolak dari segala perencanaan pendidikan.
“Apresiasi terhadap guru TPA tidak cukup hanya dengan ucapan terima kasih. Sudah waktunya ada kebijakan yang melindungi dan menyejahterakan mereka,” tambahnya.
Oleh sebab itu, La Ode mengusulkan agar alokasi dana APBD atau hibah keagamaan dapat diarahkan untuk mendukung TPA, dengan sistem pendataan yang jelas dan insentif rutin. Dengan begitu, para guru TPA tidak hanya dihormati secara sosial, tetapi juga dilindungi secara struktural.
“Kalau guru sekolah umum bisa mendapat tunjangan, kenapa guru TPA tidak? Mereka juga mendidik, bahkan dalam bidang yang sangat fundamental,” tutup La Ode.
[RWT]
Related Posts
- Dongil Shipyard Tawarkan Kapal Rumah Sakit dan Kapal Patroli untuk Dukung Layanan Kesehatan di Kaltim
- Perumnas Perkuat Strategi Digital dan Inklusif, Sasar Milenial hingga Pekerja Informal
- Kaltim Jadi Role Model Kepemimpinan Digital Nasional, Ini Strategi Transformasi Pelayanan Publik
- Perumnas Luncurkan Hunian Subsidi Vertikal Alonia, Solusi Layak Tinggal di Tengah Kota
- ATR/BPN Matangkan Rencana Anggaran 2026, Fokus pada Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik