Kaltimtoday.co, Samarinda - Status pemindahan ibu kota negara (IKN) ke Bumi Mulawarman-sebutan Kaltim-tepatnya di sebagian wilayah Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara (PPU) dan Samboja, Kutai Kartanegara (Kukar) rupanya memberi dampak cukup besar bagi bidang properti.

Ketua Real Estate Indonesia (REI) Kaltim, Bagus Susetyo mengatakan kalau, sejauh ini peningkatan paling terasa pada penjualan perumahan dan apartemen mengalami kenaikan dibanding 6 bulan hingga setahun lalu, sebelum pengumuman ibu kota negara.

"Sekarang, tiap bulan bisa terjual sampai dua tiga unit. Jadi memang ada kenaikan tapi juga tidak begitu signifikan," ucapnya saat dikonfirmasi Kamis (9/1/2020) sore.

Sementara untuk harga jual perumahan komersial pun demikian. Jika biasanya untuk perumahan berukuran sedang dan kecil berkisar Rp 300-400 juta yang tak mengalami kenaikan sejak 4 tahun terakhir, nyatanya kalah ketimbang dengan pembelian rumah subsidi yang berkisar Rp 135 juta.

"Penjualan rumah subsidi lebih laris ketimbangan komersial," katanya.

Hal itu tak sebanding dengan peningkatan ekonomi Kaltim yang meningkat menjadi 6,1 persen pada 2019 tapi tak berdampak dengan daya beli masyarakat.

Menurut Bagus, Balikpapan dan Samarinda menjadi kota penyangga kegiatan pembangunan ibu kota negara. Karena itu ada banyak pejabat pusat, pengusaha, dan spekulan mulai mondar mandir. Apalagi kedua kota ini sudah di darati pesawat. Tapi secara transaksi belum kelihatan. Berarti penjualan rumah subsidi lebih laris ketimbang komersial.

"Jadi secara keseluruhan rumah komersial masih kesulitan," jelasnya.

Tapi, untuk rumah subsidi lebih laris. Hanya kouta dibatasi. Setiap tahun mengalami peningkatan, jadi skrg harga Rp 135 juta. Tahun depan akan naik Rp 164 juta.

Kenaikan harga rumah subsidi pun bukan karena pemindahan ibu kota negara. Tapi, memang kebijakan pemerintah setiap tahun dengan merujuk pada inflasi.

"Nilai kenaikan hanya 5-7 persen saja," katanya.

"Tapi prinsipnya ada penambahan nilai jual dan jumlah terjual tapi belum signifikan," jelasnya.

Tapi, menurut bagus kebanyak pengemban untuk rumah pembangunan rumah subsidi karena nilai jualnya lebih banyak ketimbang komersial.

"Jadi yang ukuran menengah ke atas masih banyak pemain lama. Total ada anggota REI di Kaltim sekitar lima perusahaan saja," kata dia.

Ada juga yang sebelumnya profesi lain tapi beralih ke pengemban karena memiliki kemampuan finansial, tanah dan lain-lain.

Kemudian, Bagus juga menginginkan pemerintah memberi kemudahan izin, sertifikasi tanah mulai baik.

Selain itu pemerintah harus naikkan daya beli masyarakat. Pemerintah memberi peluang ekonomi rakyat digerakkan agar masyarakat memiliki tambahan pendapatan agar daya beli masyarakat naik.

[JRO | RWT]