Kaltimtoday.co, Penajam - Anggota Komisi II DPRD Penajam Paser Utara (PPU), Syarifudin HR mengungkapkan keraguannya terhadap data kemiskinan ekstreme yang disebut ada di PPU. 

Dalam pandangannya, Syarifudin menganggap bahwa kriteria kemiskinan ekstreme dengan pendapatan Rp12 ribu per bulan sangat tidak sesuai dengan kondisi di PPU.

"Pertama-tama saya tidak percaya dengan adanya kemiskinan ekstreme di PPU, sangat tidak percaya. Kemiskinan ekstreme itu ada kriterianya, yang pendapatannya Rp12 ribu,” ujarnya.

Syahrudin M Noor meragukan adanya kemiskinan ekstreme dengan pendapatan seminim itu di PPU. Dia mengatakan bahwa, data tersebut perlu diverifikasi lebih lanjut. 

“Yang menjadi pertanyaan, kemiskinan ekstreme ini datanya dari mana, kami sudah bicara dengan Dinsos saat ada pertemuan dengan Komisi II DPRD PPU, itu kan data langsung dari pusat. Enggak ada pendapatan orang sekecil itu di PPU," lanjut Syarifudin.

Syarifudin menekankan bahwa kemiskinan ekstreme tidak hanya dapat didefinisikan dari aspek pendapatan, tetapi juga dari kondisi rumah dan faktor lain. 

"Kemiskinan ekstreme itu harus dilihat rumahnya seperti apa, kan ada itu semua kriterianya, jadi kalau saya enggak terlalu percaya. Kalau memang bantuan itu sudah pasti ada bantuan dari pemerintah pusat. Itu sudah ada datanya semua datanya diambil dari DTKS Dinsos," tegasnya.

Ia juga mengekspresikan kebingungan mengenai lokasi atau area di PPU yang dikategorikan sebagai kemiskinan ekstreme, menyoroti kebutuhan akan klarifikasi dan validasi data. 

"Berbicara kemiskinan ekstreme di PPU ini membingungkan, di mana tempatnya. Yang jelas itu kan tiba-tiba saja bahwa ada kemiskinan ekstreme di PPU, itu juga data dari pusat, kita juga cek langsung datanya di Dinsos maupun Dinkes PPU sendiri," ucapnya.

Selanjutnya, Syarifudin mempertimbangkan program bantuan pemerintah, menyoroti pentingnya program tersebut agar sesuai dengan dasar hukum yang berlaku. 

"Bantuan yang diberikan saat ini memang sifatnya sementara tetapi sudah menjadi program pemerintah. Kalau kita dari DPRD mau saja membantu melalui program, tetapi program yang kita usung tidak nyambung dengan pemerintah, tidak berani lagi dinas melaksanakan karena dasar hukumnya berbeda," tutupnya.

Dengan sikap skeptisnya terhadap data kemiskinan ekstreme, Syarifudin HR memberikan sorotan terhadap kebutuhan akan klarifikasi dan pemahaman lebih lanjut terkait kondisi riil masyarakat di PPU.

[RWT | ADV DPRD PPU]

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kaltimtoday.co. Mari bergabung di Grup Telegram "Kaltimtoday.co News Update", caranya klik link https://t.me/kaltimtodaydotco, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.