Kaltimtoday.co, Penajam - DPRD PPU mendorong DLH untuk segera menyiapkan TPA baru yang representatif dan menguntungkan secara ekonomi. Hal ini untuk mengantisipasi lonjakan sampah dari IKN dan kebutuhan pengelolaan sampah di masa depan.

Sekretaris Komisi III DPRD PPU, Thohiron, menekankan bahwa TPA yang ada saat ini di Buluminung hanya memiliki sisa usia pakai sekitar dua tahun.

“Kita ini harus sudah mempersiapkan TPA sejak sedini mungkin. Karena TPA kita yang ada sekarang di Buluminung info dari DLH kemarin itu sudah tinggal beberapa tahun saja, dua tahun,” ujar Thohiron.

Menurut Thohiron, TPA Buluminung tidak akan layak digunakan lagi dalam tiga tahun ke depan. Hal ini mengharuskan pemerintah daerah untuk segera mencari lokasi baru yang lebih representatif untuk dijadikan TPA.

“Mau enggak mau sudah harus dipersiapkan tempat yang baru. Cari lokasi baru yang lebih representatif lah, karena saat ini yang paling memungkinkan untuk membuat TPA itu hanya PPU,” jelasnya.

Thohiron juga mengingatkan bahwa dengan keberadaan Ibu Kota Nusantara (IKN) di wilayah tetangga, potensi PPU menjadi lokasi pembuangan sampah dari IKN sangat besar. Oleh karena itu, perlu ada persiapan matang dan kompensasi yang jelas dari pihak IKN.

“Ingat kita ini punya tetangga IKN, pasti nanti dia membuang sampahnya ke tempat kita, sehingga ini yang perlu kita persiapkan sejak dini. Dengan catatan harus ada kompensasinya jangan sampai kita siapkan TPA-nya mereka nanti enggak mau berkontribusi, yah harus distop kalau seperti itu,” bebernya.

Thohiron menegaskan bahwa persiapan TPA yang baru harus memberikan keuntungan ekonomis bagi PPU, bukan sekadar timbal balik tanpa manfaat nyata.

“Setidaknya harus ada nilai untungnya, jangan sekadar timbal balik, harus ada nilai ekonomisnya untuk PPU. Jangan hanya kita dipakai untuk pembuangan sampah tetapi kita tidak mempunyai keuntungan. Nah, ini yang harus jadi perhatian daerah,” tegasnya.

Menurut Thohiron, peluang untuk mendapatkan penambahan anggaran atau pendapatan melalui pengelolaan TPA harus dimanfaatkan sebaik mungkin oleh dinas terkait. Jika dana yang dibutuhkan cukup besar, komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah pusat sangat diperlukan.

“Minimal saat ini bisa menjadi peluang untuk bisa mendapatkan penambahan anggaran atau pendapatan. Tinggal Dinas terkait bagaimana menyambut peluang itu. Kalau memang perlu dana yang cukup besar tinggal dikomunikasikan saja, apakah nanti cukup dengan dana APBD kita, kalau tidak cukup yah kita minta APBN bagaimana untuk membiayai ini. Karena ini juga sebuah keperluan,” paparnya.

Thohiron mengingatkan bahwa permasalahan sampah harus segera ditangani dengan baik agar tidak menjadi masalah besar di kemudian hari.

“Memang permasalahan sampah ini sudah harus dipikirkan sejak sekarang, jangan sampai nanti pada akhirnya persoalan sampah itu akan menjadi gunung es saja kalau kita tidak tata mulai sekarang seperti di Jakarta sana,” pungkasnya.

Dengan demikian, langkah-langkah persiapan yang matang dan strategis sangat dibutuhkan untuk memastikan bahwa PPU siap menghadapi tantangan pengelolaan sampah di masa mendatang, terutama dengan kehadiran IKN di wilayah tetangga.

[RWT | ADV DPRD PPU] 

Simak berita dan artikel Kaltim Today lainnya di Google News, dan ikuti terus berita terhangat kami via Whatsapp