Daerah

Jelang Nataru, Ketua DPRD PPU Lakukan Sidak ke Pelabuhan

Muhammad Razil Fauzan — Kaltim Today 16 Desember 2024 18:12
Jelang Nataru, Ketua DPRD PPU Lakukan Sidak ke Pelabuhan
Ketua DPRD PPU, Raup Muin beserta jajaran saat meninjau secara langsung kondisi Pelabuhan PPU. (Fauzan/Kaltimtoday)

Kaltimtoday.co, Penajam - Ketua DPRD Penajam Paser Utara (PPU), Raup Muin, bersama beberapa perwakilan anggota DPRD dari berbagai fraksi, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Pelabuhan PPU pada Senin (16/12/2024). 

Sidak ini dilakukan untuk meninjau persiapan menghadapi lonjakan aktivitas di pelabuhan menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru). Pelabuhan tersebut merupakan salah satu jalur utama bagi masyarakat yang bepergian dari utara ke selatan dan sebaliknya.

Raup Muin menjelaskan bahwa pelaksanaan teknis perbaikan pelabuhan sepenuhnya berada di bawah tanggung jawab pemerintah daerah. DPRD, menurutnya, hanya bertugas mengawasi dan mendampingi proses tersebut. 

"Secara teknis (perbaikan) ini dilakukan oleh pemerintah, kami hanya mendampingi. Makanya nanti secara teknis dari pihak Dishub yang menjelaskan," ujarnya.

Dalam kunjungannya, Ketua DPRD menyoroti pentingnya pengaturan yang lebih baik di pelabuhan untuk memastikan keamanan, ketertiban, dan kenyamanan para pengguna jasa. Hal ini menjadi prioritas, terutama di masa sibuk seperti Nataru. 

"Yang jelas, ini menjelang Natal dan Tahun Baru, dan ini menjadi areal keluar masuknya orang, baik dari utara ke selatan maupun sebaliknya. Yah, sehingga karena ini menyangkut masalah ketertiban, keamanan, dan kenyamanan, mesti diatur agar pemakai jasa dan pelayanan ini bisa dimaksimalkan," tambahnya.

Selain itu, Raup juga menekankan pentingnya menjaga kebersihan dan kerapian pelabuhan agar memberikan kesan positif bagi masyarakat maupun pengunjung. Menurutnya, pelabuhan yang kumuh akan mencerminkan pelayanan yang kurang optimal. 

"Yang kami sampaikan dan tekankan ke pihak Dishub, masalah Natal dan Tahun Baru ini supaya kelihatan tidak kumuh dan kesannya, ketika orang datang atau pergi, terlihat rapi dan nyaman," katanya.

Hal lain yang menjadi perhatian DPRD adalah pengelolaan fasilitas pendukung, seperti area parkir, bongkar muat barang, hingga pelayanan di pelabuhan speed boat dan kelotok. Semua aspek ini, menurut Raup, harus diatur dengan baik agar mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat selama periode sibuk Nataru.

Menanggapi temuan dan arahan dari DPRD, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) PPU, Alimuddin, menyatakan kesiapannya untuk segera mengevaluasi dan mengambil langkah konkret. Ia mengakui bahwa kondisi pelabuhan saat ini masih jauh dari ideal, namun pihaknya akan memaksimalkan apa yang tersedia untuk mendukung kelancaran operasional. 

"Memang tugas dan fungsi Dishub adalah menjaga agar bagaimana transportasi itu bisa berjalan dengan lancar," jelasnya.

Menurut Alimuddin, Dishub akan segera menertibkan kantong-kantong parkir di area pelabuhan untuk meningkatkan kenyamanan masyarakat. Selain itu, koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lain juga akan dilakukan dalam waktu dekat. 

"Apa arahan yang disampaikan Ketua DPRD PPU itu akan kita langsung evaluasi, dan besok akan kita langsung rapatkan dengan SKPD yang lain," ujarnya.

Meski begitu, Alimuddin menyadari bahwa sarana dan prasarana pelabuhan masih membutuhkan banyak pembenahan untuk mencapai standar ideal. Ia berharap ke depan, PPU dapat memiliki pelabuhan yang lebih representatif dan mampu memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat, mulai dari pelayanan bahan bakar untuk speed boat hingga area bagi UMKM. 

"Kami dari Dishub sangat berharap bahwa ke depannya itu ada pelabuhan penumpang lokal yang memang representatif bagi seluruh masyarakat PPU. Jadi semua fasilitasnya di situ bisa dinikmati dengan aman, termasuk speed boat yang ada di situ bisa terlayani BBM-nya, jadi nanti ada pom bensin, UMKM, dan lainnya," tuturnya.

Dishub juga akan memberlakukan pembatasan kendaraan yang masuk ke area pelabuhan, kecuali untuk kendaraan pengangkut barang. Langkah ini dilakukan untuk menjaga kelancaran operasional pelabuhan selama Nataru. 

"Menjelang Nataru ini akan kita maksimalkan saja pengaturannya. Yang jelas, enggak ada yang bisa kita geser tempatnya. Untuk kendaraan, akan kita batasi untuk masuk, kecuali untuk mengangkut barang akan kita biarkan masuk," kata Alimuddin.

Sidak ini menjadi bentuk keseriusan DPRD dalam memastikan kesiapan pelabuhan menghadapi masa sibuk Nataru. Selain sebagai pengawas, DPRD juga berupaya mendorong pemerintah daerah agar memberikan pelayanan yang lebih optimal kepada masyarakat.

[RWT]

Simak berita dan artikel Kaltim Today lainnya di Google News, dan ikuti terus berita terhangat kami via Whatsapp



Berita Lainnya