Samarinda

PPKM Belum Optimal, DPRD Kaltim Usulkan Pemberian Sanksi Tegas sebagai Shock Therapy

Kaltimtoday.co, Samarinda – Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang berlangsung di Pulau Jawa dan Bali sejak 11 Januari 2021 silam rupanya menuai tanggapan dari orang nomor 1 di Indonesia, Joko Widodo atau Jokowi.

Bahkan PPKM di Jawa dan Bali akhirnya diperpanjang hingga 8 Februari 2021. Menurut Jokowi, PPKM tak begitu efektif untuk menekan laju penyebaran Covid-19. Awalnya, PPKM bertujuan demi membatasi mobilitas namun nyatanya tidak tegas dan tidak konsisten dalam penerapan. Kasus positif di beberapa daerah pun kian melonjak.

Baca juga:  3 Daerah Resmi Terapkan PPKM, Komisi IV DPRD Kaltim Minta Pemprov Komandoi Seluruh Kabupaten dan Kota

Di Kaltim, ada 4 daerah yang menggelar PPKM. Terdiri atas Balikpapan, Bontang, Kutai Kartanegara (Kukar), dan Penajam Paser Utara (PPU). Pemerintah kabupaten dan kota memang mempunyai wewenang untuk melakukan PPKM atau tidak di wilayah masing-masing.

Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Salehuddin menyampaikan bahwa, seharusnya PPKM bisa dioptimalisasi lagi. Agar PPKM berjalan maksimal, menurutnya komitmen masing-masing kepala daerah maupun pemangku kepentingan perlu dipertegas lagi.

“PPKM harus di re-modelling atau dioptimalisasi saja supaya betul-betul menurunkan angka positivity rate. Perlu dievaluasi kembali untuk beberapa hal yang mungkin jadi kekurangan,” ungkap Salehuddin saat dihubungi pada Senin (1/2/2021).

Menurut Salehuddin, salah satu contoh cara agar PPKM berjalan optimal adalah dengan mempertegas sanksi yang diberikan, misalnya melalui operasi yustisi agar ada shock terapy bagi masyarakat sehingga ketika ada PPKM, masyarakat bisa memahami bahwa hal ini sangat krusial untuk ditaati.

“Saya pikir ini sudah mulai maksimal. Masing-masing kepala daerah di kabupaten dan kota melibatkan TNI, Polri, Satgas Covid-19, tenaga kesehatan, dan rumah sakit,” lanjutnya.

Baca juga:  Presiden Jokowi Akui PPKM Gagal Tekan Penyebaran Covid-19

Meski PPKM sudah berjalan di beberapa daerah, sosialisasi dari pemerintah setempat mengenai pentingnya protokol kesehatan juga wajib untuk tetap disampaikan. Belum lama ini, Balikpapan, Bontang, dan PPU pun telah resmi memperpanjang masa PPKM.

Salehuddin menyebutkan bahwa, saat ini belum ada cara alternatif lain yang efektif selain PPKM sehingga, melalui PPKM inilah semua pihak bisa menanggapinya secara serius agar kasus positif berangsur menurun.

“Dengan PPKM ini, ada semacam kelonggaran bagi aktivitas ekonomi untuk tetap berjalan. Kemudian dari segi kesehatan pun bisa tertangani. Saya pikir, ini salah satu alternatif sementara untuk tekan penyebaran virus,” tandas politisi dari Fraksi Golkar itu.

[YMD | RWT]

Facebook Comments
Tags

Related Articles

Back to top button
Close