Kaltimtoday.co, Samarinda - Pemkot Samarinda telah menyerahkan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) 2020 pada Rabu, 30 Maret 2021 lalu. Dalam LKPJ yang diserahkan langsung oleh Wali Kota Samarinda Andi Harun tersebut tercatat, salah satu organisasi perangkat daerah (OPD) yakni Dinas Pertanahan, belum merealisasikan anggaran secara maksimal, dimana anggaran yang digunakan hanya 39,77 persen saja.

Dalam LKPJ 2020 tersebut, dana untuk Dinas Pertanahan sebesar Rp 7,812 M sementara realisasinya senilai Rp 3,107 M, maka persentasi serapan anggaran tersebut mencapai 39,77 persen.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Fahruddin pun mengungkapkan kekecewaannya.

"Ini terlalu kecil serapan anggarannya, realisasinya tidak sampai 50 persen, cuma 39,77 persen. Ini tidak maksimal menggunakan anggaran," sebut Fahruddin di Gedung DPRD Samarinda, Jalan Basuki Rahmat, Senin (5/4/2021).

Politisi Golkar ini menyampaikan bahwa, secara aturan dan fungsi pengawasan bagi legislator adalah membentuk panitia khusus (pansus) untuk menginvesitigasi LKPJ Samarinda 2020 tersebut.

Baca Juga: Dispora Kaltim Gencar Sosialisasikan Olahraga Tradisional di Sekolah

 

Baca Juga: Meriah dan Penuh Dukungan, Pestapore Edi-Rendi Disambut Antusias Ribuan Warga Kukar

Baca Juga: Hasil Survei CNN: Elektabilitas Rudy Mas’ud-Seno Aji Kalahkan Petahana Isran Noor-Hadi Mulyadi di Pilgub Kaltim

Baca Juga: Bimtek dan Bantuan Teknologi untuk Karang Taruna, Dispora Kaltim Siapkan Pemuda Berdaya

Baca Juga: Sri Wartini Tekankan Netralitas dan Partisipasi ASN dalam Pemilu 2024

View this post on Instagram

Baca Juga: FUGO Hotel Samarinda Rayakan Tahun Baru 2025 dengan Kemewahan “CARNIVAL One Night at Rio de Janeiro”

Baca Juga: Debat Kedua Pilwali Samarinda, Andi Harun-Saefuddin Zuhri Komitmen Turunkan Angka Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak

Baca Juga: Optimis Sapu Bersih PPU dan Paser, Rudy Mas’ud Targetkan 80 Persen Suara

Baca Juga: Dispora Kaltim Siapkan Fasilitas Olahraga Berstandar Internasional untuk Dukung Minat Masyarakat

Baca Juga: Tema Debat Kedua Pilwali Samarinda: Pembangunan Sosial Budaya, Penataan Pemukiman, Perlindungan Anak dan Perempuan

Baca Juga: Panelis Evaluasi Debat Perdana Pilwali Samarinda, Sebut Andi Harun-Saefuddin Zuhri Masih Ada PR

Baca Juga: Aliansi Kotak Kosong Laporkan Satpol PP Samarinda ke Bawaslu Kaltim atas Dugaan Pencopotan Spanduk

 

Baca Juga: Kritik-kritik Akbar Soal Dinasti Politik Rudy Mas’ud Berujung Pemanggilan ke Bawaslu Samarinda

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Setelah dilakukan investigasi dengan melakukan hearing maupun mengecek langsung ke lapangan, pihak Pansus DPRD Samarinda memberikan rekomendasi jika ditemukan berbagai kesalahan dan kelemahan kepada OPD terkait, termasuk Dinas Pertanahan ini.

"Nanti diperiksa antara kesesuaian laporan anggaran yang disampaikan di LKPJ dan dicek secara fakta atau fisik di lapangan. Ini tugas Pansus kalau memang ada kekuarangan maka akan diberi rekomendasi dan wajib dilakasankan pada 2021 ini," ungkap Fahruddin.

Alumni Fakultas Kehutanan Unmul ini menyebutkan, DPRD Samarinda melalui Badan Anggaran akan membentuk pansus untuk memeriksa seluruh LKPJ di akhir April 2021 mendatang sekaligus penyampaian pandangan umum masing-masing fraksi di DPRD Samarinda.

Untuk mengejar realisasi anggaran setiap OPD, Fahruddin berharap Pemkot Samarinda dapat bekerja maksimal jika ada rekomendasi dari Pansus DPRD Samarinda.

"Faktornya kemungkinan sumber daya manusia di OPD terkait yang tidak mampu mengelola anggaran dengan baik, harusnya di 2021 ini OPD perlu meningkatkan performa kinerja yang lebih baik lagi", harap Fahruddin

[SDH | ADV | RWT]