Kaltimtoday.co, Samarinda - Pemkot Samarinda telah menyerahkan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) 2020 pada Rabu, 30 Maret 2021 lalu. Dalam LKPJ yang diserahkan langsung oleh Wali Kota Samarinda Andi Harun tersebut tercatat, salah satu organisasi perangkat daerah (OPD) yakni Dinas Pertanahan, belum merealisasikan anggaran secara maksimal, dimana anggaran yang digunakan hanya 39,77 persen saja.

Dalam LKPJ 2020 tersebut, dana untuk Dinas Pertanahan sebesar Rp 7,812 M sementara realisasinya senilai Rp 3,107 M, maka persentasi serapan anggaran tersebut mencapai 39,77 persen.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Fahruddin pun mengungkapkan kekecewaannya.

"Ini terlalu kecil serapan anggarannya, realisasinya tidak sampai 50 persen, cuma 39,77 persen. Ini tidak maksimal menggunakan anggaran," sebut Fahruddin di Gedung DPRD Samarinda, Jalan Basuki Rahmat, Senin (5/4/2021).

Politisi Golkar ini menyampaikan bahwa, secara aturan dan fungsi pengawasan bagi legislator adalah membentuk panitia khusus (pansus) untuk menginvesitigasi LKPJ Samarinda 2020 tersebut.

Baca Juga: Pemprov Kaltim Paparkan Batasan Maksimal UKT dan Syarat Usia untuk Program Gratispol

 

Baca Juga: Wali Kota Samarinda Sesalkan Praktik Doxing ke Pekerja Media, Pastikan Pintu Kritik Terbuka Lebar

Baca Juga: Pemprov Kaltim Salurkan 150 Paket Bantuan untuk Korban Banjir Loa Janan Samarinda

Baca Juga: Ermioni Vlachidou dari Yunani

Baca Juga: Wali Kota Andi Harun Pastikan Terowongan Samarinda Aman, Penguatan Dinding Inlet Masuk Proses Lelang

View this post on Instagram

Baca Juga: Banjir di Perpustakaan Kaltim, Ratusan Buku Bacaan Anak Terendam

Baca Juga: Seluruh Korban Longsor di Sungai Pinang Ditemukan, Operasi SAR Resmi Ditutup

Baca Juga: Korban Terseret Arus di Samarinda Ditemukan Meninggal, Operasi SAR Resmi Ditutup

Baca Juga: Jalan H.A.M Rifaddin Samarinda Putus, Kasatlantas Imbau Pengendara Pilih Jalur Alternatif

Baca Juga: Warga Samarinda Keluhkan Putusnya Jalan HAM Rifaddin, Pemerintah Diminta Turun Tangan

Baca Juga: Transportasi Umum Untuk Kualitas Hidup Yang Lebih Baik Bersama Transit Samarinda

Baca Juga: Pengamat Unmul Bicara Soal Fenomena Buzzer hingga Doxing di Samarinda, Sebut Upaya Kerdilkan Demokrasi

 

Baca Juga: Perempuan, Rahim Nilai dan Harapan Bangsa

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Setelah dilakukan investigasi dengan melakukan hearing maupun mengecek langsung ke lapangan, pihak Pansus DPRD Samarinda memberikan rekomendasi jika ditemukan berbagai kesalahan dan kelemahan kepada OPD terkait, termasuk Dinas Pertanahan ini.

"Nanti diperiksa antara kesesuaian laporan anggaran yang disampaikan di LKPJ dan dicek secara fakta atau fisik di lapangan. Ini tugas Pansus kalau memang ada kekuarangan maka akan diberi rekomendasi dan wajib dilakasankan pada 2021 ini," ungkap Fahruddin.

Alumni Fakultas Kehutanan Unmul ini menyebutkan, DPRD Samarinda melalui Badan Anggaran akan membentuk pansus untuk memeriksa seluruh LKPJ di akhir April 2021 mendatang sekaligus penyampaian pandangan umum masing-masing fraksi di DPRD Samarinda.

Untuk mengejar realisasi anggaran setiap OPD, Fahruddin berharap Pemkot Samarinda dapat bekerja maksimal jika ada rekomendasi dari Pansus DPRD Samarinda.

"Faktornya kemungkinan sumber daya manusia di OPD terkait yang tidak mampu mengelola anggaran dengan baik, harusnya di 2021 ini OPD perlu meningkatkan performa kinerja yang lebih baik lagi", harap Fahruddin

[SDH | ADV | RWT]