Kaltimtoday.co, Samarinda - Pemkot Samarinda telah menyerahkan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) 2020 pada Rabu, 30 Maret 2021 lalu. Dalam LKPJ yang diserahkan langsung oleh Wali Kota Samarinda Andi Harun tersebut tercatat, salah satu organisasi perangkat daerah (OPD) yakni Dinas Pertanahan, belum merealisasikan anggaran secara maksimal, dimana anggaran yang digunakan hanya 39,77 persen saja.

Dalam LKPJ 2020 tersebut, dana untuk Dinas Pertanahan sebesar Rp 7,812 M sementara realisasinya senilai Rp 3,107 M, maka persentasi serapan anggaran tersebut mencapai 39,77 persen.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Fahruddin pun mengungkapkan kekecewaannya.

"Ini terlalu kecil serapan anggarannya, realisasinya tidak sampai 50 persen, cuma 39,77 persen. Ini tidak maksimal menggunakan anggaran," sebut Fahruddin di Gedung DPRD Samarinda, Jalan Basuki Rahmat, Senin (5/4/2021).

Politisi Golkar ini menyampaikan bahwa, secara aturan dan fungsi pengawasan bagi legislator adalah membentuk panitia khusus (pansus) untuk menginvesitigasi LKPJ Samarinda 2020 tersebut.

Baca Juga: Dorong Hilirisasi dan Energi, MIF 2026 Gaet Potensi Investasi Rp 32,7 Triliun di Kaltim

 

Baca Juga: Toyota Luncurkan Kijang Innova Zenix Berteknologi T Intouch di Samarinda

Baca Juga: Pemprov Kaltim Usulkan Karhutla Bencana Nasional, Bupati Kukar Harap Penanganan Lebih Masif

Baca Juga: Dua Tahun Masa Bakti DPRD Balikpapan, AMSI Kaltim Gelar Diskusi Publik Evaluasi Kinerja Legislatif

Baca Juga: Lebih dari 8.500 Atlet Terdaftar di Porprov Kaltim, KONI Masih Verifikasi Peserta

View this post on Instagram

Baca Juga: DPRD Samarinda Rencanakan Hearing dengan PLN dan PDAM soal Gangguan Layanan

Baca Juga: Bukan Sekadar Bersihkan Drainase, DPRD Samarinda Minta Sistem Pengendalian Banjir Terintegrasi

Baca Juga: Karhutla Ancam Hutan dan Satwa Liar, DPRD Samarinda Desak Dukungan Pusat

Baca Juga: Gangguan Pasokan Air Ikut Disorot, DPRD Samarinda Rencanakan Pemanggilan PDAM

Baca Juga: Celni Dorong Kurasi UMKM untuk Tenant Teras Tahap 2 Samarinda

Baca Juga: KUUB Tetapkan Ketua Baru dari Brunei Darussalam, Rumuskan Arah Baru Kolaborasi Perguruan Tinggi

Baca Juga: DPRD Samarinda Dorong Penanganan Karhutla, Anggaran Bencana Naik Rp3 Miliar

 

Baca Juga: Unmul Jatuhkan Sanksi Berat untuk Kasus Dugaan Penggelapan Dana Donasi NTT dan Sanksi Sedang untuk Temuan Botol Miras di Sekretariat BEM KM Unmut

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Setelah dilakukan investigasi dengan melakukan hearing maupun mengecek langsung ke lapangan, pihak Pansus DPRD Samarinda memberikan rekomendasi jika ditemukan berbagai kesalahan dan kelemahan kepada OPD terkait, termasuk Dinas Pertanahan ini.

"Nanti diperiksa antara kesesuaian laporan anggaran yang disampaikan di LKPJ dan dicek secara fakta atau fisik di lapangan. Ini tugas Pansus kalau memang ada kekuarangan maka akan diberi rekomendasi dan wajib dilakasankan pada 2021 ini," ungkap Fahruddin.

Alumni Fakultas Kehutanan Unmul ini menyebutkan, DPRD Samarinda melalui Badan Anggaran akan membentuk pansus untuk memeriksa seluruh LKPJ di akhir April 2021 mendatang sekaligus penyampaian pandangan umum masing-masing fraksi di DPRD Samarinda.

Untuk mengejar realisasi anggaran setiap OPD, Fahruddin berharap Pemkot Samarinda dapat bekerja maksimal jika ada rekomendasi dari Pansus DPRD Samarinda.

"Faktornya kemungkinan sumber daya manusia di OPD terkait yang tidak mampu mengelola anggaran dengan baik, harusnya di 2021 ini OPD perlu meningkatkan performa kinerja yang lebih baik lagi", harap Fahruddin

[SDH | ADV | RWT]