Kaltimtoday.co, Samarinda - Pemkot Samarinda telah menyerahkan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) 2020 pada Rabu, 30 Maret 2021 lalu. Dalam LKPJ yang diserahkan langsung oleh Wali Kota Samarinda Andi Harun tersebut tercatat, salah satu organisasi perangkat daerah (OPD) yakni Dinas Pertanahan, belum merealisasikan anggaran secara maksimal, dimana anggaran yang digunakan hanya 39,77 persen saja.

Dalam LKPJ 2020 tersebut, dana untuk Dinas Pertanahan sebesar Rp 7,812 M sementara realisasinya senilai Rp 3,107 M, maka persentasi serapan anggaran tersebut mencapai 39,77 persen.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Fahruddin pun mengungkapkan kekecewaannya.

"Ini terlalu kecil serapan anggarannya, realisasinya tidak sampai 50 persen, cuma 39,77 persen. Ini tidak maksimal menggunakan anggaran," sebut Fahruddin di Gedung DPRD Samarinda, Jalan Basuki Rahmat, Senin (5/4/2021).

Politisi Golkar ini menyampaikan bahwa, secara aturan dan fungsi pengawasan bagi legislator adalah membentuk panitia khusus (pansus) untuk menginvesitigasi LKPJ Samarinda 2020 tersebut.

Baca Juga: Perumdam Tirta Kencana Sarankan Penampungan 300 Kubik untuk Sekolah Rakyat Palaran, Antisipasi Gangguan Suplai Air

 

Baca Juga: Proses Musyawarah Buntu, Polemik Gereja Toraja Samarinda Seberang Potensi Masuk PTUN

Baca Juga: Polsek Sungai Pinang Tangkap Penagih Utang yang Aniaya Warga dengan Pisau Lipat

Baca Juga: Eks Lokalisasi Loa Hui Diduga Beroperasi Lagi, Pemkot Samarinda Siapkan Penertiban Lanjutan

Baca Juga: Penyerapan Anggaran Kaltim Menurun, Pemprov Tetap Kejar Target Akhir Tahun

View this post on Instagram

Baca Juga: Parkir Pasar Pagi Berubah Total: Ada Parking Gate, Tarif Progresif, dan Sistem Tap In–Tap Out

Baca Juga: Polresta Samarinda Tunggu Hasil Forensik Usai Lakukan Ekshumasi untuk Ungkap Dugaan Tindak Pidana

Baca Juga: Citra Kasih Cup Basketball 3x3 Jadi Magnet Baru, Ratusan Atlet Muda Unjuk Bakat

Baca Juga: Prakiraan Cuaca Samarinda dan Sekitarnya Hari Ini, Jumat, 21 November 2025

Baca Juga: Samarinda Kaji Ulang Pembangunan Sekolah Negeri: Jaga Keseimbangan Ekosistem Pendidikan, Hindari Sekolah Swasta Kolaps

Baca Juga: Peringati Hari Antikorupsi 2025, Andi Harun Tegaskan Komitmen Samarinda Bangun Pemerintahan Bersih

Baca Juga: Operasi Zebra Malam, Pelanggaran Didominasi Tidak Gunakan Helm dan Knalpot Tak Standar

 

Baca Juga: Prakiraan Cuaca Samarinda dan Sekitarnya Hari Ini, Kamis, 20 November 2025

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Setelah dilakukan investigasi dengan melakukan hearing maupun mengecek langsung ke lapangan, pihak Pansus DPRD Samarinda memberikan rekomendasi jika ditemukan berbagai kesalahan dan kelemahan kepada OPD terkait, termasuk Dinas Pertanahan ini.

"Nanti diperiksa antara kesesuaian laporan anggaran yang disampaikan di LKPJ dan dicek secara fakta atau fisik di lapangan. Ini tugas Pansus kalau memang ada kekuarangan maka akan diberi rekomendasi dan wajib dilakasankan pada 2021 ini," ungkap Fahruddin.

Alumni Fakultas Kehutanan Unmul ini menyebutkan, DPRD Samarinda melalui Badan Anggaran akan membentuk pansus untuk memeriksa seluruh LKPJ di akhir April 2021 mendatang sekaligus penyampaian pandangan umum masing-masing fraksi di DPRD Samarinda.

Untuk mengejar realisasi anggaran setiap OPD, Fahruddin berharap Pemkot Samarinda dapat bekerja maksimal jika ada rekomendasi dari Pansus DPRD Samarinda.

"Faktornya kemungkinan sumber daya manusia di OPD terkait yang tidak mampu mengelola anggaran dengan baik, harusnya di 2021 ini OPD perlu meningkatkan performa kinerja yang lebih baik lagi", harap Fahruddin

[SDH | ADV | RWT]