Daerah

Rudy Mas'ud Sentil Pemda Soal Pembangunan Fisik Semata: Jangan Bangga Bangun Gedung, Tapi Pelayanan Dasar Lemah

Defrico Alfan Saputra — Kaltim Today 30 April 2026 17:36
Rudy Mas'ud Sentil Pemda Soal Pembangunan Fisik Semata: Jangan Bangga Bangun Gedung, Tapi Pelayanan Dasar Lemah
Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud. (Istimewa)

Kaltimtoday.co, Samarinda - Dalam kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Timur 2027, Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud memberikan arahan khusus kepada seluruh pemerintah kabupaten/kota dalam arah pembangunan ke depan.

Ia menyoroti praktik pembangunan yang terlalu fokus pada proyek fisik, tapi lemah di pelayanan dasar. Rudy Mas'ud meminta kepada seluruh pemerintah daerah kabupaten/kota, untuk lebih memperhatikan pelayanan dasar yang langsung berdampak kepada masyarakat.

"Kami menegaskan bahwa pembangunan ke depan tidak boleh hanya sibuk membangun hal-hal yang terlihat, tetapi lalai membenahi hal yang mendasar. Yang dimaksud mendasar adalah SPM (Standar Pelayanan Minimum). Kita tidak boleh hanya bangga pada pembangunan gedung-gedung, tetapi lemah dalam pelayanan dasar," tuturnya pada Kamis (30/04/2026) di Gedung Odah Etam Kantor Gubernur Kaltim.

Menurutnya, arah pembangunan Kalimantan Timur harus berdiri di atas tiga hal. Pertama, tepat sasaran. Kedua, tepat manfaat. Ketiga, berdampak langsung kepada masyarakat.

"Setiap rupiah anggaran harus dipertanggungjawabkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, perlu ditentukan mana yang mendesak, mana yang strategis, dan mana yang benar-benar dibutuhkan oleh rakyat," tuturnya.

Dalam hal ini, Rudy Mas'ud menekankan kepada seluruh pemerintah daerah kabupaten/kota, agar lebih jeli dalam menjalankan program yang bermanfaat bagi masyarakat.

"Setiap program harus memiliki manfaat yang jelas, dan setiap kebijakan harus memberikan dampak nyata. Jangan semua ingin diprioritaskan. Jika semua diprioritaskan, maka tidak ada yang benar-benar menjadi prioritas," imbuhnya.

Kendati begitu, ia menyadari banyak sekali usulan daerah yang masuk, akan tetapi tidak semuanya bisa diakomodir. Perlu dilakukan penyaringan secara ketat demi pembangunan yang terukur dan realistis, serta berani berpihak kepada masyarakat.

"Keberpihakan itu harus diarahkan pada pelayanan dasar, pembangunan infrastruktur yang produktif, serta penguatan ekonomi rakyat," tutupnya.

[RWT] 



Berita Lainnya