JAKARTA, Kaltimtoday.co - Presiden Prabowo Subianto melontarkan kritik tajam terhadap pola belanja anggaran di tingkat pemerintah daerah yang dinilai tidak produktif. Prabowo menyoroti adanya temuan pengadaan mobil dinas gubernur dengan nilai fantastis mencapai Rp8 miliar di tengah kondisi infrastruktur desa yang memprihatinkan.

Dalam sesi tanya jawab di Hambalang, Bogor, Kamis (19/3/2026), Presiden menyayangkan banyaknya proyek kebutuhan dasar rakyat, seperti jembatan desa, yang terbengkalai hingga harus menunggu intervensi pemerintah pusat. Ia mempertanyakan alokasi dana desa dan anggaran provinsi yang seharusnya dikelola oleh bupati serta gubernur.

"Banyak biaya yang harusnya dilaksanakan oleh kabupaten dan provinsi tidak dilaksanakan. Contoh tadi jembatan desa, rakyat harus teriak, presiden harus turun tangan. Maaf, ada dana desa, ke mana dananya? Bupati ke mana, dana gubernur?" ujar Prabowo sebagaimana dilansir kanal Youtube Prabowo Subianto.

Prabowo menilai penggunaan anggaran untuk fasilitas mewah pejabat daerah saat ini sangat tidak efisien. Ia meminta para kepala daerah untuk lebih jujur dan terbuka dalam mengelola APBD agar skala prioritas tetap tertuju pada kesejahteraan masyarakat luas.

"Kita buka-bukaan ya. Ada pemerintah daerah, dia beli mobil dinas gubernur berapa? Rp8 miliar," tegas Presiden.

Sebagai bentuk teladan, Kepala Negara membandingkan fasilitas mewah daerah tersebut dengan kendaraan operasional kepresidenan yang ia gunakan. Prabowo menegaskan dirinya lebih memilih menggunakan mobil Maung buatan dalam negeri yang harganya jauh lebih rasional.

"Saya Presiden Indonesia. Saya pakai mobil Maung buatan Indonesia. Harganya Rp700 juta itu. Mungkin karena ini Presiden, ada antipeluru, mungkin jadi Rp1 miliar. Tapi, tidak sampai Rp8 miliar. Kita selidiki semua, efisiensi," kata Presiden.

Selain masalah kendaraan dinas, Prabowo juga menyentil kebiasaan kunjungan kerja (kunker) yang dinilai tidak esensial. Ia mengingatkan bahwa tugas utama kepala daerah adalah melayani rakyat, bukan sekadar menghabiskan anggaran untuk kepentingan pribadi atau kegiatan seremonial.

"Habis itu kunjungan kerja-kunjungan kerja, sudahlah itu yang kita minta. Kesadaran, rasa tanggung jawab, iya kan? Bupati kerja untuk rakyatmu, gubernur kerja untuk rakyatmu," pungkas Prabowo.

Presiden menegaskan pemerintah pusat akan terus menyelidiki penggunaan anggaran daerah guna memastikan terciptanya efisiensi dan transparansi di seluruh level pemerintahan.

[TOS]