Oleh: Unu Nurrahman, S.Pd, M.Pd (Pemerhati Masalah Kemiliteran Alumnus PPBN Gel.VII TA 2003) 

Pada 19 Desember 2022, Presiden Jokowi melantik Laksamana Yudo Margono sebagai Panglima TNI yang ke-22 menggantikan Jenderal Andika Perkasa yang memasuki usia purnawirawan pada 21 Desember 2022. Hal ini menjadikan Laksamana Yudo sebagai Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) ke-3 setelah Laksmana Widodo Adi Sucipto (1999-2002) dan Laksamana Agus Suhartono (2010-2013) yang berhasil menjadi pucuk pimpinan TNI dan mempunyai wewenang komando operasional militer untuk menggerakkan pasukan.

Dalam fit and proper test atau uji kelayakan panglima TNI yang dilakukan oleh DPR RI tanggal 2 Desember 2022, Laksamana Yudo menyampaikan visi untuk mewujudkan TNI yang kuat, sehingga menjadikan rakyat dan bangsa Indonesia menjadi bermartabat di mata dunia dengan menggabungkan kekuatan tiga matra TNI yakni darat, laut, dan udara sebagai komponen utama pertahanan yang solid, kokoh dan loyal kepada negara.

Lebih lanjut, Laksamana Yudo mengatakan ada 4 program kerja prioritas yang akan dilakukan yaitu percepatan pembangunan sumber daya manusia TNI yang unggul dalam setiap penugasan, meningkatkan kesiapan operasional satuan-satuan TNI, baik dari personel maupun alutsista (alat utama sistem pertahanan), penguatan implementasi konsep gabungan yang kini telah diwujudkan melalui pembentukan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan), dan  memantapkan implementasi reformasi birokrasi dan kultur organisasi di tubuh TNI guna menunjang semua tugas dan tanggung jawab TNI dalam menegakkan kedaulatan NKRI.

Terpilihnya Laksmana Yudo sudah diprediksi sebelumnya. Dalam pemilihan Panglima TNI tahun 2021, Laksamana Yudo pun dianalisis oleh pengamat sebagai kandidat kuat dan paling tepat Panglima TNI untuk menggantikan Marsekal Hadi Tjahjanto yang memasuki usia purnawirawan pada 8 November 2021. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34/2004, Panglima TNI dapat dijabat secara bergantian oleh perwira aktif dari setiap matra angkatan yang sedang atau pernah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan yaitu TNI AD, AL dan AU. Fakta menunjukkan secara berurutan 2 Panglima TNI sebelumnya Marsekal Hadi adalah KSAD yaitu Jenderal Moeldoko (2013-2015) dan Jenderal Gatot Nurmantyo (2015-2017).

Pencalonan Jenderal Andika pada saat itu sempat kontroversial dan mendapat penolakan dari 14 LSM termasuk Lembaga Amnesti Internasional yang mendukung Laksamana Yudo Margono menjadi Panglima TNI. Kontroversi Panglima TNI bukan hal pertama, sejarah mencatat ketika Pengangkatan Jenderal Moerdani menjadi Panglima ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) oleh Presiden Soeharto pada 28 Maret 1983 mendapat kritikan mengingat dia belum pernah menjadi Panglima Teritorial.

Namun demikian, hal itu tentu saja tidak lantas memarginalkan kans KSAD. Jenderal Andika yang akan memasuki masa purnawirawan tahun 2022 adalah Kepala Staf paling senior yang sarat dengan prestasi militer dan akademik. Jenderal dari Kopassus ini menyandang 5 gelar akademik S.E., M.A., M.Sc., M.Phil., Ph.D. serta merupakan menantu eks Kepala BIN Jenderal (Purn) AM Hendropriyono yang aksesnya sangat dekat dengan Presiden Jokowi.

Ketika menjadi KSAD, ada beberapa hal penting yang dilakukan Jenderal Andika yaitu mendorong dan mewujudkan operasi kelamin Aprilia Manganang, menghapus tes keperawanan dalam seleksi KOWAD, tidak mewajibkan tes kesehatan badi calon mempelai di satuan TNI AD, pengadaan kendaraan dinas terbesar dalam sejarah bagi prajurit TNI AD, penerapan rekrutmen Kopasuss secara daring dan program 1000 prajurit Otsus Papua.

Sebagai alat pertahanan negara, TNI di masa sekarang harus menghadapi masalah utama, rongrongan kedaulatan oleh negara lain di Kepulauan Natuna dan KKB di Papua. Eksistensi panglima dari kesatuan elit sebagai Komando Pasukan Tempur Utama (Kopassus) memang sangat dibutuhkan. Dalam sejarah TNI, tercatat ada 4 orang dari kesatuan ini yang menjadi Panglima TNI yaitu Jenderal LB Moerdani (1983-1988), Jenderal Edi Sudrajat (1993), Jenderal Feisal Edno Tanjung (1993-1998) dan Jenderal Andika Perkasa (2021-2022).

Pada saat fit and proper test Panglima TNI bersama Komisi I DPR di Kompleks Parlemen Senayan pada Sabtu, 6 November 2021, Jenderal Andika menyampaikan visinya yang singkat yaitu TNI adalah kita. Jenderal Andika ingin masyarakat Indonesia, masyarakat internasional untuk melihat TNI sebagai kita atau bagian dari mereka. Adapun misi yang akan dilaksanakan yaitu menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta melindungi segenap bangsa Indonesia.

Misi tersebut oleh dijabarkan dalam beberapa fokus, yang terdiri dari operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang yaitu mengembalikan tugas-tugas TNI sesuai dengan peraturan perundangan yang ada, meningkatkan operasi pengamanan perbatasan, peningkatan kesiapsiagaan satuan TNI, peningkatan kemampuan siber, terutama untuk intelijen, khususnya di daerah-daerah yang saat ini ada gangguan keamanan maupun konflik, peningkatan interoperabilitas di antara angkatan darat, laut dan udara serta penguatan integrasi penataan organisasi serta penguatan diplomasi militer yang sesuai dengan kebijakan politik luar negeri.

Setelah dilantik menjadi Panglima TNI oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 17 November 2021, Jenderal Andika melakukan beberapa kebijakan strategis yaitu konsolidasi antar matra TNI, membangun sinergitas dengan POLRI, mengganti Korpaskhas TNI AU menjadi Kopasgat, membentuk satuan baru (pusat psikologi, pengadaan dan reformasi birokrasi TNI), mengelar latihan tempur gabungan bersama Garuda Shield ke-16 dengan USA, serta menindak tegas oknum TNI yang melanggar hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada rapat penerimaan prajurit TNI tahun anggaran 2022, Panglima Andika membuat aturan yang membolehkan keturunan PKI (Partai Komunis Indonesia) mendaftar anggota TNI dengan melihat dasar hukum yang ada, menghapus tes akademik dan tes renang.

Di samping itu, Jenderal Andika memberlakukan kebijakan pola pengamanan yang menekankan pembinaan teritorial (binter) dan komunikasi sosial (komsos) di seluruh Indonesia termasuk Papua. Untuk mendukung hal ini, Jenderal Andika akan membentuk delapan Kodim (Komando Distrik Militer) di Papua sehingga rasio ideal satu Korem (Komando Resimen Militer) memiliki dua belas kodim dapat terpenuhi. Satgas TNI AU memiliki tugas dan fungsi sebagai pengamanan pangkalan, pembinaan kedirgantaraan dan pembinaan territorial. Sedangkan Satgas TNI AL melaksanakan tugas pokok pembinaan kemaritiman dan potensi daerah.

Dinamika politik global dan nasional menuntut panglima TNI yang memiliki kompetensi dan integitas tinggi. Tidak diragukan lagi, melalui pertimbangan yang cermat dan bijaksana, Presiden Joko Widodo telah memilih figur-figur terbaik untuk mengemban tugas sebagai Panglima TNI yang dapat menjadikan TNI yang profesional, modern dan tangguh untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian dan berlandaskan gotong royong. Semoga.(*)

*) Opini penulis ini merupakan tanggung jawab penulis seperti tertera, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi kaltimtoday.co

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kaltimtoday.co. Mari bergabung di Grup Telegram "Kaltimtoday.co News Update", caranya klik link https://t.me/kaltimtodaydotco, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.