Kaltimtoday.co, Samarinda - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mendorong perubahan pola pembiayaan pembinaan olahraga dengan melibatkan sektor swasta melalui skema tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR).

Dorongan tersebut disampaikan Gubernur Kaltim H Rudi Mas’ud saat menerima jajaran pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kaltim dalam audiensi di Kantor Gubernur Kaltim.

Rudi menilai keterlibatan pihak ketiga diperlukan agar penyelenggaraan berbagai kegiatan olahraga tidak sepenuhnya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), mengingat anggaran pemerintah saat ini diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.

Menurutnya, dukungan terhadap prestasi olahraga tetap penting, tetapi harus dibarengi dengan pertanggungjawaban penggunaan anggaran dan manfaat yang jelas bagi masyarakat.

“Untuk prestasi kami oke, tapi jangan lupa setiap anggaran yang digunakan harus dipertanggungjawabkan dan memberi manfaat bagi masyarakat,” ujar Rudi.

Ia juga mengingatkan KONI Kaltim agar pembinaan olahraga tidak hanya berorientasi pada pencapaian prestasi. Tata kelola keuangan yang akuntabel, transparan, dan profesional harus menjadi bagian dari proses pembinaan.

“Jangan sampai kita dapat prestasi, tapi ujungnya menyisakan masalah. KONI, tata kelola keuangannya harus akuntabel, transparan, dan profesional. Jangan sampai atletnya naik podium, tapi integritas dan administrasinya turun,” tegasnya.

Ketua Umum KONI Kaltim H Anderiy Syachrum menyambut positif arahan tersebut. Menurutnya, kondisi fiskal daerah menjadi tantangan yang harus direspons dengan inovasi agar program pembinaan atlet dan cabang olahraga tetap berjalan.

Anderiy menyebut keterbukaan pemerintah terhadap keterlibatan mitra swasta dapat menjadi peluang baru bagi KONI untuk memperluas sumber dukungan pembiayaan.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur yang sudah membuka ruang kepada mitra-mitra pemerintah agar bisa bergandengan tangan membantu pembinaan atlet-atlet kita,” katanya.

Selain mengandalkan dukungan mitra, KONI Kaltim juga mulai memikirkan potensi pendapatan lain yang dapat dikelola untuk membantu pembiayaan cabang olahraga. Langkah tersebut diharapkan dapat menjaga keberlanjutan program latihan atlet tanpa sepenuhnya bergantung pada APBD.

Di sisi lain, KONI Kaltim tengah mewacanakan perubahan pola penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov), dari empat tahun sekali menjadi dua tahun sekali.

Anderiy menilai penyelenggaraan Porprov dengan interval lebih pendek dapat menjadi sarana evaluasi pembinaan atlet sekaligus menjaga kesinambungan persiapan menuju Pekan Olahraga Nasional (PON).

“Saat ini sudah ada dua daerah yang melaksanakan Porprov setiap dua tahun sekali, yakni Jawa Timur dan Jawa Barat. Tujuannya untuk menjaga kesinambungan pembinaan atlet agar tetap semangat dan venue tetap terawat,” jelasnya.

Wacana tersebut menjadi salah satu agenda yang dibahas dalam audiensi KONI Kaltim dengan Gubernur. Pertemuan juga membahas penyelenggaraan berbagai event olahraga daerah serta dukungan pemerintah terhadap babak kualifikasi PON yang akan berlangsung tahun depan.

Dalam audiensi tersebut turut hadir Asisten I Pemprov Kaltim M Fitra Firnanda, Plt Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kaltim Rasman Rading, Ketua Harian KONI Kaltim Nidya Listiyono, serta Bendahara Umum KONI Kaltim Siti Astridya.

[RWT]