Kaltimtoday.co - Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI membuka peluang membentuk panitia kerja (panja) guna memperketat pengawasan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah tersebut dipertimbangkan menyusul rentetan kasus keracunan makanan yang berulang di sejumlah daerah.

Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris menegaskan bahwa pembentukan panja dapat segera direalisasikan apabila pemerintah tidak menunjukkan langkah pembenahan mendasar dalam tata kelola program prioritas tersebut.

"Kalau tidak ada perbaikan secara fundamental maka bisa saja ke depan kita mungkin di Komisi IX membuat panja terkait dengan pengawasan program makan bergizi gratis," kata Charles kepada wartawan, Jumat (18/9/2026).

Selain opsi panja di tingkat komisi, Charles juga mendorong pembentukan panitia khusus (pansus) jika situasi penanganan keracunan kian memburuk. Wacana pembentukan pansus lintas komisi sebelumnya sempat disuarakan, namun masih menunggu persetujuan resmi dari jajaran pimpinan DPR RI.

"Karena pansus itu kan harus lintas komisi dan mendapatkan persetujuan dari pimpinan DPR. Kita lihat perkembangannya, kalau ke depan dan menurut saya kasus keracunan akan terus terjadi," ujarnya.

Secara kelembagaan, panja bekerja dalam lingkup internal satu komisi, sedangkan pansus melibatkan perwakilan lintas komisi di parlemen untuk mendalami persoalan secara lebih luas dan komprehensif.

Menyikapi polemik ini, Charles meminta Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono untuk segera mengevaluasi rantai pasok dan standar kelayakan makanan agar insiden serupa tidak kembali menimpa para penerima manfaat. Pihak legislatif saat ini masih memberi ruang bagi BGN untuk membenahi sistem distribusi dan pengawasan mutu.

"Kita masih memberikan kesempatan kepada Pak Sudaryono dan Badan Gizi Nasional untuk bisa memperbaiki program ini sehingga program ini bisa bermanfaat dan aman untuk anak-anak Indonesia," pungkasnya. 

[RWT]