Advertorial
Tarif Ramah Kantong, Angkutan Umum Massal Bersubsidi Siap Hadir di Kaltim

Kaltimtoday.co, Samarinda - Dinas Perhubungan Kalimantan Timur (Dishub Kaltim) terus mendorong peluang realisasi angkutan umum massal bersubsidi di Kalimantan Timur, sebagai solusi atas permasalahan transportasi yang belum tertata optimal.
Sebelumnya, Dishub Kaltim telah melakukan pembahasan bersama Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Kaltim, juga Kementerian Perhubungan Direktorat Perhubungan Darat BPTD Kelas II Kaltim terhadap peluang tersebut.
"Kami sudah membahas bersama pihak terkait peluang ini, khususnya dalam memberikan gambaran mengenai kondisi angkutan umum massal di Kaltim yang saat ini belum tertata dengan baik," beber Kepala Bidang Pengembangan dan Perkeretaapian Dishub Provinsi Kaltim Endang Suherlan pada Jumat (25/07/2025)
Rencananya, angkutan massal bersubsidi ini nantinya akan menggunakan mekanisme berbasis buy the service (BTS), yakni skema kerja sama antara Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan dengan operator angkutan umum, di mana Pemerintah membeli layanan operasional angkutan berdasarkan standar pelayanan minimal (SPM) dan kinerja operator.
Seluruh biaya operasional ditanggung oleh Pemerintah, sehingga masyarakat dapat menikmati layanan angkutan dengan tarif sangat terjangkau atau tanpa dipungut biaya.
"Skema BTS ini ada yang gratis, seperti program Bacitra di Balikpapan. Namun tidak menutup kemungkinan nantinya akan dikenakan tarif, tapi tarif yang dikenakan diharapkan cukup rendah," jelasnya.
Untuk angkutan massal ini, sesuai dengan kondisi prasarana di Kalimantan Timur, ia menyebut bahwa moda yang paling cocok adalah bus sedang (low deck).
"Tipe ini memiliki lantai yang sejajar dengan trotoar, sehingga memudahkan akses naik turun penumpang" tuturnya.
Selain itu, Dishub Kaltim menargetkan peluang angkutan umum massal bersubsidi ini bisa segera diwujudkan pelaksanaannya di tahun 2026. Meski begitu, tentu membutuhkan kajian mendalam serta penganggaran terhadap layanan ini.
"Beberapa daerah yang sudah menunjukkan ketertarikan antara lain Berau hingga Kutai Timur, namun regulasinya harus dilengkapi. Semoga layanan ini bisa terwujud di Kaltim secepatnya," tutupnya.
[RWT | ADV DISKOMINFO KALTIM]
Related Posts
- BPS Catat Angka Kemiskinan di Kaltim Turun Jadi 5,17 Persen per Maret 2025
- Macron Umumkan Prancis akan Akui Palestina sebagai Negara, Israel dan AS Bereaksi Keras
- Hasto Kristiyanto Divonis 3,5 Tahun Penjara dalam Kasus Suap PAW Harun Masiku
- Terima Kunjungan DJPb, Rudy Mas’ud Keluhkan Dana Bagi Hasil Kaltim Tak Seimbang dengan Kontribusi SDA Nasional
- EBIFF 2025 Dimulai, 400 Peserta Meriahkan Kirab Budaya Internasional di Kaltim