Samarinda

Terkait Covid-19, Ini Kebijakan untuk ASN di Pemkot Samarinda

Kaltimtoday.co, Samarinda – Bukan hanya kebijakan di dunia pendidikan dan menyeluruh untuk warga Samarinda, kebijakan dalam pencegahan Corona Virus Disease (Covid-19) juga dikeluarkan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkot Samarinda yang ditandatangani Sekretaris Daerah Samarinda, Sugeng Chairuddin.

“Berdasarkan rapat tadi pagi dan sudah diketahui Bapak Wali Kota, maka telah dikeluarkan kebijakan sementara dalam pencegahan Covid-19,” ucap Sugeng yang ditemui di ruang kerjanya, Senin (16/03/2020) sore.

Baca juga:  Hasil Rakor Covid-19, Pemprov Putuskan Local Lockdown

Kebijakan itu, sebut Sekda seperti meniadakan sementara apel Senin dan Jumat. Selain itu tambah Sugeng, kepada seluruh OPD untuk tidak mengadakan kegiatan yang mendatangkan atau mengundang banyak orang.

“Finger print juga ditiadakan dan diganti dengan absensi manual. Kami juga meminta kepada OPD untuk mengurangi agenda rapat tatap muka langsung dan diganti dengan memanfaatkan IT seperti melalui teleconference, serta membatasi peserta maksimal 20 orang saja,” terang Sugeng yang hobi mendaki gunung ini.

Kebijakan tersebut seperti meniadakan sementara apel Senin dan Jumat dan seluruh OPD untuk tidak mengadakan kegiatan yang mendatangkan atau mengundang banyak orang.

Untuk perjalanan dinas lanjutnya, baik Kepala OPD atau ASN agar tidak melaksanakan perjalanan dinas dan menerima kunjungan kerja.

“Tidak boleh perjalanan dinas, juga menerima kunjungan kerja dari luar,” tegasnya.

Terhadap mereka yang telah melakukan perjalanan dinas di atas tanggal 9 Maret 2020, Sugeng meminta untuk melaporkan diri ke Dinas Kesehatan Samarinda.

Baca juga:  Cegah Penyebaran Corona, Wali Kota Samarinda Liburkan Sekolah Dua Pekan

“Kami juga meminta kepada seluruh OPD untuk membersihkan berkas-berkas yang berada di atas meja dan meminta OPD yang melaksanakan pelayanan publik untuk menjaga selalu kebersihan dan menyediakan hand sanitizer,” ucap Sugeng.

Terakhir, berlaku kepada OPD dan organisasi masyarakat agar tidak menggunakan ruang pertemuan Rumah Jabatan Wali Kota untuk kegiatan rapat atau sejenisnya dan memindahkan ke ruang pertemuan balai kota.

[KMF2 | RWT]

Facebook Comments
Tags

Related Articles

Back to top button
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker