Kaltimtoday.co, Tenggarong - Keterbatasan dana transfer dari pemerintah pusat belum menghalangi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) memenuhi kewajiban keuangannya.

Di saat pendapatan daerah belum masuk secara penuh, pemerintah tetap menyicil pinjaman kepada Bankaltimtara sekaligus menjaga agar pembangunan prioritas tetap berjalan.

Sekretaris Daerah Kukar, Sunggono mengungkapkan, hingga awal Juli 2026 pembayaran pinjaman telah menembus lebih dari Rp260 miliar dari total kewajiban sebesar Rp820 miliar. Anggaran untuk cicilan tersebut diambil setiap kali pemerintah daerah menerima transfer dana dari pemerintah pusat.

"Setiap ada transfer dari pusat, kita langsung sisihkan sekitar 10 sampai 20 persen untuk mencicil. Sekarang angkanya sudah hampir lebih dari Rp260 miliar yang sudah terbayarkan," kata Sunggono.

Ia menjelaskan, kondisi fiskal Kukar saat ini masih dipengaruhi lambatnya penyaluran dana transfer. Dari keseluruhan hak daerah, realisasi yang diterima baru sekitar 29 persen atau sekitar Rp1,2 triliun.

Situasi tersebut membuat pemerintah harus mengatur penggunaan anggaran secara ketat. Setiap belanja daerah dihitung berdasarkan kemampuan kas yang tersedia, termasuk untuk memenuhi kewajiban pembayaran pinjaman.

Meski demikian, Sunggono memastikan berbagai program pembangunan tidak dihentikan. Pemerintah hanya melakukan penyesuaian dengan memprioritaskan kegiatan yang dinilai paling mendesak dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

"Pembangunan tetap ada, cuma dilakukan secara selektif. Kita upayakan mana yang paling prioritas dan benar-benar dibutuhkan masyarakat," imbuhnya.

Menurutnya, strategi tersebut menjadi langkah agar stabilitas keuangan daerah tetap terjaga tanpa mengorbankan pelayanan publik maupun proyek-proyek yang telah direncanakan.

Sunggono optimistis pembayaran pinjaman kepada Bankaltimtara dapat diselesaikan sesuai target hingga akhir tahun. Optimisme itu didasarkan pada masih besarnya dana transfer pemerintah pusat yang belum disalurkan ke daerah.

"Pilihan kita apa lagi? Baru sekitar 29 persen hak kita yang ditransfer dari pusat, berarti masih ada sekitar 61 persen lagi. Katakanlah sebagian besar itu bisa direalisasikan, InsyaAllah kewajiban pembayaran pinjaman bisa terpenuhi," tutupnya.

[RWT]