Kaltimtoday.co - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merilis pembaruan data penanganan bencana gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang melanda Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT). Hingga Selasa (1/9/2026) pukul 17.00 WIB, tercatat 127 orang meninggal dunia, 1.668 orang mengalami luka-luka, dan sebanyak 181.354 jiwa masih bertahan di posko-posko pengungsian.

Bencana gempa tektonik yang berpusat di perairan Nagekeo sejak Sabtu (15/8/2026) lalu tersebut mengakibatkan 97.215 unit rumah warga terdampak kerusakan dengan klasifikasi:

• Rusak Berat: 27.294 unit rumah
• Rusak Sedang: 22.137 unit rumah
• Rusak Ringan: 47.784 unit rumah

Guncangan gempa turut merusak infrastruktur publik di tujuh kabupaten terdampak, mencakup 502 unit fasilitas pendidikan, 157 fasilitas kesehatan, 506 rumah ibadah, 573 gedung perkantoran, 88 fasilitas umum, 43 jaringan irigasi, serta kerusakan pada 157 titik ruas jalan dan 71 jembatan.

Untuk pemenuhan kebutuhan darurat para penyintas, BNPB mengoordinasikan jembatan udara pengiriman logistik dari Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta. Terhitung sejak 15 Agustus hingga 1 September 2026, total pasokan bantuan yang berhasil dikirimkan mencapai 1.997 ton.

Wilayah Labuan Bajo dan Maumere menjadi simpul distribusi terbesar dengan masing-masing menerima 1.264 ton dan 598 ton bantuan. Alokasi bantuan logistik lainnya didistribusikan secara berjenjang ke Manggarai Timur (30 ton), Manggarai (25 ton), Nagekeo (20 ton), Sikka (18 ton), Ende (17 ton), Manggarai Barat (16 ton), serta Ngada (8 ton). Pengiriman ke pelosok yang terisolasi dimaksimalkan menggunakan armada kendaraan taktis sesuai kontur medan lapangan.

Pemerintah pusat melalui pendampingan tim manajemen konstruksi Universitas Gadjah Mada (UGM) saat ini tengah mempercepat proses verifikasi dan validasi tingkat kerusakan bangunan.

Bagi rumah dengan kategori rusak ringan dan sedang, pemerintah menyalurkan dana stimulan perbaikan mandiri serta jaminan kebutuhan bahan pokok. Sementara itu, bagi warga yang kehilangan tempat tinggal akibat rusak berat, disiapkan opsi relokasi pembangunan hunian tetap (huntap) atau rekonstruksi bangunan baru di lokasi semula sesuai arahan tata ruang pemerintah daerah.

BNPB menegaskan data korban dan inventarisasi kerusakan infrastruktur masih bersifat dinamis serta terus diperbarui seiring berlangsungnya asesmen faktual tim gabungan di seluruh penjuru NTT. 

[RWT]