Kaltimtoday.co - Insiden viral dalam Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI memantik kritik dari akademisi pendidikan di Kalimantan Timur. Kasus tersebut dinilai menjadi refleksi atas sistem evaluasi yang masih terlalu menekankan hafalan, artikulasi, dan kesesuaian dengan kunci jawaban.

Akademisi bidang Pendidikan UIN Sultan Aji Muhammad Idris (UINSI) Samarinda, Dr. Muhammad Ridho Muttaqin, menilai pendidikan seharusnya tidak membentuk siswa seperti mesin fotokopi. Proses belajar perlu memberi ruang bagi pemahaman, nalar kritis, dan kemampuan siswa dalam menjelaskan substansi jawaban.

“Stop bikin siswa jadi mesin fotokopi,” ujar Ridho dalam ulasannya terkait insiden LCC Empat Pilar MPR RI tersebut.

Insiden ini ramai dibicarakan setelah peserta lomba memprotes keputusan juri karena merasa jawabannya memiliki substansi yang sama dengan regu lain. Dalam video yang beredar, peserta menyampaikan jawaban mengenai pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan diresmikan oleh Presiden.

Namun, jawaban itu dinilai salah oleh juri sehingga peserta mendapat pengurangan nilai. Peserta kemudian mengajukan keberatan karena merasa jawaban serupa dari regu lain justru dinyatakan benar oleh dewan juri.

Dalam tanggapan juri yang terekam dalam video, persoalan tersebut dikaitkan dengan kejelasan artikulasi jawaban peserta. Juri menyebut artikulasi penting dalam perlombaan dan keputusan penilaian tetap berada sepenuhnya pada otoritas dewan juri.

Ridho menilai kasus itu tidak cukup dibaca sebagai persoalan teknis lomba semata. Menurutnya, insiden tersebut menunjukkan masih kuatnya cara pandang pendidikan yang terlalu kaku dalam menilai jawaban siswa.

Ia menyebut evaluasi pendidikan seharusnya tidak hanya mengukur kesesuaian kata demi kata dengan kunci jawaban. Substansi pemahaman siswa juga perlu mendapat tempat yang adil dalam proses penilaian.

“Belajar itu harusnya meaningful, bukan cuma rote learning atau hafal mati demi validasi dewan juri,” katanya.

Sistem evaluasi yang terlalu terpaku pada kunci jawaban, lanjut Ridho, dapat membuat siswa takut menyampaikan argumen. Padahal, kemampuan menjelaskan alasan dan mempertahankan jawaban merupakan bagian penting dari proses pendidikan.

Menurutnya, relasi kuasa dalam ruang pendidikan juga perlu diperhatikan. Juri, guru, atau pihak yang memiliki otoritas penilaian seharusnya tetap memberi ruang bagi siswa untuk menjelaskan nalar di balik jawabannya.

“Wibawa itu datang dari ilmu, bukan dari jabatan,” ujarnya.

Ridho juga menekankan pentingnya sikap terbuka dalam proses penilaian. Menurutnya, juri atau pendidik perlu mampu memvalidasi jawaban secara langsung, terutama ketika jawaban siswa memiliki substansi yang sesuai dengan pertanyaan.

Ia menilai pendidikan yang sehat bukan hanya meminta siswa mengulang teks. Pendidikan harus membantu siswa membangun pemahaman, mengaitkan konsep, dan berani menggunakan nalarnya.

“Yuk pindah dari era hafal teks ke era paham nalar,” katanya.

Pandangan Ridho sejalan dengan fokus akademiknya. Dalam disertasinya di Program Pascasarjana UINSI Samarinda, ia mengangkat persoalan pembelajaran Pendidikan Agama Islam yang masih banyak bertumpu pada pendekatan tekstual dan hafalan.

Penelitiannya mengembangkan modul pembelajaran berbasis konteks kehidupan nyata siswa agar pembelajaran tidak berhenti pada kemampuan menghafal materi. Ia menilai siswa bukan wadah kosong yang hanya diisi informasi, melainkan subjek yang memiliki kemampuan berpikir.

Menurutnya, transformasi pendidikan perlu memprioritaskan nalar kritis sebagai bagian dari pembentukan karakter. Kompetisi akademik juga seharusnya menjadi ruang yang mendorong pemahaman, bukan sekadar kepatuhan pada redaksi jawaban.

Insiden LCC Empat Pilar MPR RI akhirnya membuka diskusi lebih luas tentang cara pendidikan menilai siswa. Bagi Ridho, pelajaran terpenting dari kasus tersebut adalah perlunya menggeser orientasi pendidikan dari sekadar hafal teks menuju pemahaman yang lebih mendalam.