Kaltimtoday.co, Bontang - Dampak Pandemi Covid-19 di Indonesia sangat berpengaruh pada ekonomi Indonesia. Dimana, anggaran pemerintah pusat menurun drastis yang berdampak pada anggaran pemerintah daerah. Terlebih, bagi daerah yang masih mengandalkan dana bagi hasil (DBH) minyak dan gas (migas) seperti Bontang. Mengingat, hampir 65 persen pendapatan Bontang berasal dari DBH.

Menurunnya APBD tahun anggaran 2021 sebagai salah satu dampak Pandemi, berdampak juga pada anggaran masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota (DPUPRK) Bontang saja, yang biasanya mendapat anggaran cukup besar, kini harus lapang dada ketika Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Bontang hanya menganggarkan dana sedikit.

"Tahun ini Alhamdulillah, kami dapat banyak dana bantuan, sehingga diakhir tahun kami tutup di 2020 ini anggaran DPUPRK Bontang dengan Rp250 an miliar," terang Tavip Nugroho.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Sementara, di APBD tahun anggaran 2021, DPUPRK Bontang hanya mendapat anggaran senilai Rp60 miliar.

"Itu merupakan anggaran yang dinilai aman. Diawali dengan jumlah sekian, karena khawatir ada suatu kondisi lagi, maka diberi sedikit dulu. Rp60 miliar dipakai untuk bayar utang saja habis, maka tidak ada proyek tahun depan,"bebernya.

Melihat kondisi anggaran yang kian menurun, Tavip akan berupaya meminta lagi dana bantuan keuangan (bankeu) ke Pemerintah Provinsi Kaltim.

"Seperti di APBD Perubahan Tahun Anggaran 2020 ini, kami dapat bankeu cukup besar," imbuhnya.

Dengan kondisi keuangan yang memprihatinkan, Tavip memprediksi, pada 2021 akan sepi proyek pembangunan.

[RIR | NON | ADV DPUPRK]