Kukar

25 Desa di Kukar Masuk Daerah Rawan Pangan, Bahteramsyah: Kami Akan Lakukan Pembinaan

Kaltimtoday.co, Tenggarong – Wilayah Kutai Kartanegara (Kukar) terbentang luas. Bahkan menuju satu kecamatan, hulu atau pesisir membutuhkan waktu berjam-jam. Setiap daerah memiliki kondisi yang tidak sama, seperti ada yang tinggal di sekitar pantai atau daerah aliran sungai mahakam.

Dari kondisi ini, tentu ada beberapa desa yang tidak memiliki lahan persawahan sehingga kebutuhan pangan masih bergantung pada daerah lain.

Baca juga:  Gantikan Rendi Sholihin, Hamdan Ditunjuk Sebagai Ketua Komisi II DPRD Kukar yang Baru

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kukar, Bahteramsyah mengungkapkan, masih terdapat beberapa desa yang cenderung dalam rawan pangan. Salah satunya karena tidak bisa memproduksi sendiri dan masih kurang untuk memenuhi kebutuhan di wilayah tersebut.

“Ada sejumlah indikator sebagai alat pengukur apakah desa itu rawan, cukup atau lebih pangan,” kata Bahteramsyah didampingi Sekretaris, Muhammad Wahly.

Dia menyebutkan, setidaknya ada enam indikator untuk menentukan ketersediaan pangan. Pertama, perbandingan luas areal pertanian dengan jumlah penduduk, infrastruktur, serta jaringan listrik. Selanjutnya, jumlah warung, tenaga kesehatan dan penyediaan sarana air bersih.

Baca juga:  Rendi Solihin: Dua Desa Jadi Prioritas Rencana Pembangunan Rumah Sakit di Muara Badak

Dari indikator itu, setidaknya ada 25 desa yang dikatakan rawan pangan. Desa tersebut terbagi di empat kecamatan, yaitu Tabang, Kenohan, Muara Wis dan Muara Kaman.

Salah satu contohnya ucap Bahteramsyah, Kecamatan Muara Wis tepatnya Desa Muara Enggelam yang dikelilingi perairan membuat masyarakat tidak bisa menanam padi.

“Disana, kebutuhan pangan penduduk masih bergantung dari luar bukan produksi sendiri. Jika suatu saat tranportasi macet maka akan mengalami kerawanan pangan,” ungkap Bahteramsyah.

Baca juga:  Golkar Pastikan Dukung Edi Damansyah-Rendi Solihin di Pilkada Kukar

Oleh karenanya, pihaknya melakukan pembinaan supaya tidak tergantung pada beras tetapi bisa diganti dengan jagung atau singkong sebagai sumber karbohidrat. Untuk mewujudkan peningkatan ketersediaan pangan, tidak bisa berjalan sendiri namun perlu singkrongnisasi bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain. Sehingga dapat kerjakan secara keroyokan.

“Kami kembangkan seperti itu tapi tetap memberikan informasi kepada OPD lain karena tidak bisa dikerjakan sendirian. Pekerjaan itu keroyokan bersama OPD lain bukan Dinas Ketahanan Pangan saja,” pungkasnya.

[SUP | NON | ADV DISKOMINFO KUKAR]

Facebook Comments
Tags

Related Articles

Back to top button
Close