SAMARINDA, Kaltimtoday.co - Isu krisis iklim kembali mencuat di tengah peringatan 80 tahun Kemerdekaan RI. Kelompok XR Bunga Terung Kaltim menilai upaya transisi energi di Indonesia masih sebatas “solusi palsu” yang justru memperparah kerusakan lingkungan, khususnya di Kaltim.

Indonesia sebelumnya berkomitmen menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 31,89 persen pada 2030 melalui usaha sendiri, atau 43 persen dengan dukungan internasional. Pemerintah juga menargetkan bauran energi baru terbarukan (EBT) mencapai 23 persen pada 2025 untuk mendukung target net zero emission 2060. Namun hingga akhir 2024, realisasi bauran EBT baru sekitar 14 persen.

Di sisi lain, data Auriga Nusantara menunjukkan luas deforestasi Indonesia pada 2024 mencapai 261.575 hektare, dengan Kalimantan Timur menjadi provinsi dengan kerusakan hutan terbesar. Sejumlah proyek panel surya di daerah ini juga dinilai belum optimal dan tetap bergantung pada pasokan listrik dari PLTU.

Menurut XR Bunga Terung Kaltim, penggunaan panel surya berbahan dasar pasir silika justru memperpanjang praktik ekstraktivisme. “Delapan puluh tahun merdeka, tetapi Kalimantan Timur belum merdeka dari solusi palsu transisi energi,” kata Yuni, perwakilan XR Bunga Terung Kaltim, dalam rilis resminya, Minggu (17/8/2025).

Ia menyebut, lubang-lubang bekas tambang yang tidak direklamasi masih mencemari anak-anak sungai yang bermuara ke Sungai Mahakam. Sungai tersebut setiap hari dilalui puluhan tongkang batu bara yang memperparah beban lingkungan.

Yuni menegaskan, pemerintah seharusnya tidak hanya fokus pada jargon transisi energi, tetapi memastikan keadilan bagi lingkungan dan masyarakat.

“Kami menuntut penghentian energi fosil dan segera beralih ke energi yang benar-benar berkeadilan. Reklamasi lubang tambang dan pemulihan ekosistem sungai harus segera dilakukan,” ujarnya.

[TOS]