Kaltimtoday.co, Samarinda - Formasi kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup pemerintah provinsi beberapa hari lalu mengalami perombakan. Mulai dari kepala dinas, kepala biro, hingga direktur rumah sakit daerah yang hingga kini masih dijabat pelaksana tugas (Plt).

Atas perombakan itu, Akademisi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Mulawarman, Saipul Bachtiar memberikan pandangan terkait sejumlah jabatan yang telah dilantik oleh Gubernur Kaltim, Rudy Mas'ud. 

Saipul menyebut, lamanya proses pengisian jabatan juga dapat memunculkan tanda tanya di tengah masyarakat. Ia berpendapat, publik berhak mengetahui apakah pemerintah benar-benar menerapkan sistem merit atau justru ada pertimbangan lain di luar kompetensi.

"Yang menjadi pertanyaan publik, apakah pengisian jabatan benar-benar berdasarkan rekam jejak, kompetensi, dan prestasi, atau justru ada pertimbangan politik. Hal-hal seperti ini perlu dijelaskan secara terbuka agar tidak menimbulkan spekulasi," bebernya.

Di sisi lain, banyaknya jabatan yang masih diisi Plt disebutnya bukan kondisi ideal bagi birokrasi. Sebab, pejabat berstatus Plt memiliki kewenangan yang berbeda dengan pejabat definitif sehingga ruang geraknya dalam mengambil keputusan menjadi lebih terbatas. 

"Itu kan sudah satu tahun lebih menjabat, baru ada perombakan lagi. Dampaknya efektivitas organisasi berpotensi terganggu," tuturnya.

Dalam praktiknya selalu ada dua kecenderungan dalam memilih pejabat, yakni mengutamakan kompetensi dan profesionalisme, lalu faktor loyalitas kepada pimpinan.

Padahal, menurutnya, loyalitas memang merupakan salah satu unsur dalam sistem merit, tetapi bukan faktor yang paling menentukan.

"Loyalitas seharusnya dimaknai sebagai loyalitas terhadap pekerjaan, profesi, dan pelayanan kepada masyarakat, bukan semata-mata loyal kepada kepala daerah. Kalau loyalitas pribadi lebih dominan daripada kompetensi, profesionalisme birokrasi bisa terganggu," beber Saipul.

Kendati begitu, Saipul juga mendorong pemerintah memaksimalkan potensi ASN asal Kalimantan Timur dalam pengisian jabatan yang masih kosong. ASN lokal yang memenuhi syarat seharusnya menjadi prioritas sebelum pemerintah membuka peluang bagi ASN dari luar daerah.

"Prioritas harus SDM lokal. Jangan sampai justru lebih memilih ASN dari luar, sementara ASN Kaltim yang memiliki kemampuan diabaikan," tutupnya.

[RWT]