Kaltimtoday.co, Sangatta - Pembangunan Pelabuhan Kenyamukan di Sangatta Utara kini bisa berjalan mulus. Sebab sekarang, pelabuhan itu resmi menjadi aset daerah Kutai Timur (Kutim). Sehingga pembiayaan dari APBD Kutim tak perlu menunggu persetujuan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) lagi.

Berpindahnya aset pemerintah pusat menjadi aset daerah ini berlangsung pada Senin, 7 Desember di Gedung Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutim. Tertuang dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang diteken oleh Plt Bupati Kutim, Kasmidi Bulang.

Setelah resmi dinyatakan jadi aset Pemkab Kutim, kini pembangunan bisa berjalan mulus. Lantaran sebelumnya, pemkab hanya menunggu pekerjaan dilakukan oleh Dirjen Perhubungan Laut, Kemenhub. Kalau pun ingin membiayai lewat APBD Kutim, juga perlu izin terlebih dahulu.

“Sehingga waktu yang dibutuhkan lama. Kalau sekarang kami tak ragu lagi pakai APBD,” ucap Kasmidi.

Plt. Bupati yang sering disapa Kasmidi ini mengungkapkan, pelabuhan ini membuka isolasi lalu lintas laut. Sehingga memberikan kemudahan akses bagi masyarakat.

" kita tahu sebuah negara kuat karena armadanya dimana arus barang masuk dan keluar cepat melalui laut dan siapa yang kuat diperairan pasti menguasai sebuah wilayah, dan perlu diketahui bahwa bukan hanya aset pelabuhan, tapi juga mobil tambang untuk dijadikan icon wisata Kutai Timur.

Dia pun mengugkapkan, dengan adannya pelabuhan ini, masyarakat yang ingin melakukan perjalanan laut menuju daerah lain akan lebih mudah.

" Dan perlu juga kami sampaikan bahwa pelabuhan ini sangat – sangat dibutuhkan oleh masyarakat, karena akses untuk menuju daerah lain melalui laut akan lebih cepat, begitu juga dengan harga barang pasti akan menjadi lebih hemat dan murah. Begitu pula jarak akan menjadi lebih singkat dan dekat. ini berdampak pada multiplayer efek” katanya

Ada banyak hal yang bisa dilakukan di pelabuhan tersebut. Bahkan bisa menciptakan ekonomi kreatif buat masyarakat dan juga tercipta lapangan pekerjaan.

“Perlu juga disampaikan kenapa bukan pak Pjs Bupati yang bertanda tangan terkait serah terima ini, karena memang sebelumnya nama saya yang tercantum dalam surat tersebut dan sudah satu paket dari Kementerian Perhubungan, jadi jangan sampai nanti ada bahasa kenapa bukan pak Pjs saja yang selesaikan, dan ini perlu disampaikan agar tidak ada salah persepsi dimasayarakat,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Unit Kantor Pelabuhan Sangatta Rian Riko mengatakan, proses panjang terkait pemindahan aset ini terpaksa harus dilalui. Sebab aset negara yang bernilai di atas Rp10 miliar wajib mendapatkan persetujuan presiden.

“Sehingga prosesnya harus menunggu lagi dapat persetujuan itu. Beruntung Dishub Kutim selalu aktif berkoordinasi hingga surat NPHD ini bisa keluar,” ucap Riko yang mewakili Dirjen Perhubungan Laut, Kemenhub.

Baginya, dengan berpindahnya aset ini adalah bentuk perhatian pemerintah pusat ke daerah. Agar kelanjutan pembangunan pelabuhan bisa terus berlanjut. Hanya karena administrasi saja yang membuat proses ini memerlukan proses panjang.

“Semua kini jadi tanggung jawab Pemkab Kutim. Termasuk kelanjutan pembangunan,” pungkasnya.

[El | NON]