Kaltimtoday.co, Samarinda - Pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 menjadi agenda strategis nasional yang memerlukan kesiapan menyeluruh, termasuk di bidang keamanan siber. Dengan meningkatnya digitalisasi dalam pemilu, potensi ancaman siber menjadi salah satu perhatian utama.  

Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi Kemenko Polhukam, Marsda TNI Eko Dono Indarto, menyampaikan hal tersebut dalam Forum Koordinasi dan Konsolidasi Antisipasi Kerawanan Siber pada Pilkada Serentak 2024 yang digelar daring, Selasa, 19 November 2024.  

Eko menjelaskan bahwa teknologi memegang peranan penting dalam Pilkada Serentak 2024, mulai dari sistem pemungutan suara hingga pengumuman hasil secara daring. Namun, hal ini juga membuka celah bagi serangan siber.  

“Laporan BSSN tahun 2023 menunjukkan kenaikan hingga 30 persen serangan siber yang menyasar infrastruktur pemerintah, termasuk sektor pemilu,” ungkapnya.  

Serangan seperti Distributed Denial of Service (DDoS), phishing, malware, hingga penyebaran hoaks dan disinformasi menjadi ancaman serius. Selain menyerang sistem informasi penyelenggara pemilu, serangan ini juga menyasar masyarakat, dengan memanfaatkan rendahnya literasi siber untuk menyebarkan informasi palsu dan merusak kepercayaan publik.  

Kemenko Polhukam telah membentuk Desk Pilkada dan Desk Keamanan Siber untuk memitigasi ancaman ini. Langkah antisipasi melibatkan kerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Kementerian Komunikasi dan Informatika, Polri, serta penyelenggara pemilu.  

“Kami memastikan koordinasi antarinstansi berjalan optimal, sehingga setiap potensi ancaman dapat direspons secara cepat dan efektif,” ujar Eko.  

Dengan langkah mitigasi yang terintegrasi, pemerintah berharap kepercayaan publik terhadap proses dan hasil Pilkada tetap terjaga. Pilkada Serentak 2024 yang dijadwalkan pada 27 November diharapkan dapat berlangsung aman dan lancar, tanpa gangguan berarti di ranah siber.  

Selain langkah teknis, Eko menekankan perlunya peningkatan literasi siber di masyarakat. Dengan edukasi yang baik, masyarakat diharapkan mampu memilah informasi yang benar dan tidak mudah terpengaruh oleh berita palsu yang dapat mengganggu stabilitas pemilu.  

Koordinasi yang kuat, respons cepat, dan kolaborasi lintas instansi menjadi kunci untuk memastikan Pilkada Serentak 2024 bebas dari ancaman siber, menciptakan proses demokrasi yang adil dan terpercaya.  

[RWT | ADV DISKOMINFO KALTIM]

Simak berita dan artikel Kaltim Today lainnya di Google News, dan ikuti terus berita terhangat kami via Whatsapp