Kaltimtoday.co, Samarinda - Hujan deras yang mengguyur Kota Samarinda pada Rabu (22/10/2025) siang kembali menimbulkan genangan di sejumlah titik. Tak hanya banjir, peristiwa kali ini juga disertai longsor di beberapa lokasi. Menyikapi hal itu, Wali Kota Samarinda Andi Harun menyampaikan permohonan maaf sekaligus memastikan bahwa upaya pengendalian banjir di kota ini terus berjalan.

“Kami dapat laporan curah hujan kemarin mencapai 193 mililiter per detik. Itu jauh lebih besar dari peristiwa Februari dan Maret lalu yang hanya 180 mililiter per detik. Di luar anomali cuaca ini, saya tetap harus minta maaf atas belum selesainya kegiatan penanggulangan banjir,” ujar Andi Harun saat ditemui Kaltim Today, Kamis (23/10/2025).

Ia menjelaskan, Pemkot Samarinda telah mengerahkan berbagai upaya untuk mempercepat penyelesaian program pengendalian banjir, termasuk koordinasi lintas daerah dan kementerian. Andi Harun mengungkapkan, DPRD Samarinda bahkan sudah menjalin komunikasi dengan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) untuk membangun kolam retensi di kawasan perbatasan Kukar-Samarinda.

“Tadi perwakilan DPRD Kota Samarinda sempat bertemu dengan Pak Bupati Kukar. Disampaikan bahwa ternyata Kutai Kartanegara bersedia membangun kolam retensi di daerah setelah APT Pranoto, tepatnya di wilayah perbatasan,” jelasnya.

Selain itu, Andi Harun juga baru saja bertandang ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk mengajukan berbagai usulan prioritas penanganan banjir di Samarinda. 

“Semua usulan yang kami ajukan ke Pak Menteri, 100 persen untuk pengendalian banjir. Misalnya, pembangunan sheet pile di Sungai Karang Mumus yang masih butuh sekitar Rp900 miliar, serta kebutuhan belasan pompa air, rumah pompa, dan beberapa kolam retensi tambahan,” paparnya.

Tak hanya itu, Andi Harun juga mendorong agar waduk-waduk eksisting seperti Waduk Lempake dan Benanga dapat dioptimalkan agar kapasitas tampung air meningkat. Menurutnya, kolaborasi dengan berbagai pihak menjadi kunci utama agar penanganan banjir berjalan efektif.

“Pemerintah pusat melalui BWS Wilayah IV juga melakukan penanganan, begitu pula pemerintah provinsi dan kota. Semua berjalan sesuai kewenangan masing-masing. Kami pastikan, tidak ada yang berhenti bekerja,” tegasnya.

Terkait dukungan anggaran, Andi Harun berharap Pemerintah Provinsi Kaltim dapat kembali mengalokasikan bantuan keuangan untuk mempercepat proyek-proyek pengendalian banjir. 

“APBD-nya masih dalam pembahasan, tapi kami berharap tetap ada bantuan seperti tahun-tahun sebelumnya. PUPR Provinsi juga selalu hadir setiap tahun dalam kegiatan penanggulangan banjir di Samarinda,” tutupnya.

[NKH | RWT]