Kaltimtoday.co, Samarinda - Tarik ulur penetapan anggaran pemilihan kepala daerah (Pilkada) Samarinda memasuki masa akhir. Besaran ongkos pilkada itu rencana akan ditetapkan malam ini (03/09/2019). Namun sayang jumlah anggaran tersebut terus berkurang.

Mulanya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Samarinda menganggarkannya Rp75 miliar. Namun setelah masuk Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) turun menjadi Rp73 miliar lalu menjadi Rp69 miliar lebih dan yang terakhir angkanya kian menyusut hingga di Rp44 miliar.

"Kami enggak bisa jalan dengan anggaran segitu (Rp44 miliar)," ucap Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Samarinda, Firman Hidayat, usai rapat bersama sekretaris Kota Samarinda, Badan Perencanaan Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol).

Dia mengatakan, bila tahapan pilkada hendak berjalan maksimal maka harusnya disesuaikan dengan anggarannya. Angka yang diajukan tersebut sudah sesuai dengan hitungan kegiatan dan tahapan Pilkada Samarinda 2020. Jika berpedoman pada Pilkada 2015 lalu dengan dana Rp49,7 miliar, bisa di pastikan perhelatan pesta demokrasi tahun depan tidak akan berjalan secara maksimal.

"Dengan adanya penyusutan ongkos tersebut maka rasionalisasi harus kami lakukan. Mentok-mentok itu Rp58 miliar," katanya.

Lihat postingan ini di Instagram

Tak hanya partai politik (parpol) yang bisa mengusung calon. Jalur independen pun diberi kesempatan, asalkan memenuhi persyaratan. - Kunjungi selengkapnya di www.kaltimtoday.co - #samarinda #politik #independen #kaltim #kpu #bawaslu

Sebuah kiriman dibagikan oleh Kaltim Today (@kaltimtoday.co) pada 2 Sep 2019 jam 6:49 PDT

Salah satu penyesuaian yang KPU Samarinda lalukan adalah mengurangi jumlah tempat pemungutan suara (TPS) dari 2.549 menjadi 1.850. Itu sebabnya beban akan bertambah. Syukurnya surat suara tak banyak. Hanya satu saja. Berbeda saat pileg dan pilpres dengan lima surat suara.

"Setidaknya sebelum 21 September sudah melakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Jika tidak pasti KPU pusat akan mempertanyakan," jelasnya.

Dikonfirmasi terpisah, Sekkot Samarinda, Sugeng Chairuddin tak menampik bila anggaran pilkada itu beberapa kali mengalami perubahan. Dari angka Rp75 miliar menjadi Rp73 miliar hingga menyentuh Rp44 miliar. Dengan demikian masih ada kekurangan Rp16 miliar jika di totalkan.

"Itu yang sedang diupayakan," sebutnya.

Mantan kepala Bappeda itu menyatakan, persoalan anggara pilkada ini sebenarnya tidaklah rumit, bila nanti ada kekurangan pasti akan dicarikan anggarannya. Caranya hanya satu, mengurangi dana kegiatan lain yang sekiranya saat duitnya disusutkan tak banyak berpengaruh dengan programnya.

"Tapi kami juga minta KPU untuk melakukan rasionalisasi, setidaknya kegiatan yang tak terlalu banyak makan biaya bisa disusutkan," pungkasnya.

[JRO | TOS]