Kaltimtoday.co - Masyarakat Indonesia bersiap-siap untuk adanya pembatasan BBM subsidi pada 17 Agustus 2024 mendatang. Kabar ini disampaikan langsung Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan melalui Instagram pribadinya pada Selasa (9/7/2024).

Pada video tersebut, Luhut menyebutkan pembatasan BBM ini menjadi antisipasi defisit APBN 2024 yang diprediksi meningkat. Sebab itu, pemerintah melakukan efisiensi.

Persiapan PT Pertamina Batasi BBM Subsidi

PT Pertamina (Persero) sedang mempersiapkan segala hal untuk melaksanakan pembatasan tersebut. Pembatasan akan dimulai per 17 Agustus. Upaya ini juga untuk mengurangi orang-orang yang seharusnya tidak berhak mendapatkan BBM subsidi.

Pembatasan ini bertujuan mengantisipasi defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2024 yang diproyeksikan lebih besar dari target yang ditetapkan.

“Hal ini terjadi seiring pendapatan negara yang diproyeksi tidak mencapai target. Penurunan penerimaan terutama disebabkan merosotnya setoran PPh badan dari perusahaan-perusahaan berbasis komoditas, yang terkena dampak penurunan harga komoditas secara tajam,” jelas Luhut.

Proyeksi Penerimaan dan Belanja Negara 2024

Dilansir Berita Satu, Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan melaporkan bahwa penerimaan negara hingga akhir tahun diperkirakan mencapai Rp2.802,5 triliun atau naik 0,7% dibandingkan 2023. Sementara, belanja negara diperkirakan naik 9,3% atau Rp3.412,2 triliun dari tahun lalu dan 102,6% dari target APBN 2024.

"Dengan outlook tersebut, kami memproyeksikan defisit APBN 2024 sebesar Rp609,7 triliun atau 2,7% terhadap PDB," ungkap Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR, dikutip Berita Satu.

Sebagai bagian dari Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal 2025, pemerintah menargetkan penurunan konsumsi BBM bersubsidi, seperti pertalite dan solar subsidi, sebesar 17,8 juta kilo liter pada 2025. 

Dampak Positif bagi Sektor Kesehatan

Pembatasan BBM subsidi tidak hanya mengurangi pengguna yang tidak tepat sasaran. Namun, mampu berdampak pengurangan jumlah penderita infeksi saluran pernapasan (ISPA) serta membengkaknya biaya klaim BPJS Kesehatan akibat polusi udara yang berkurang.

“Nah itu juga kesehatan sampai Rp 38 triliun ekstra pembayaran BPJS. Jadi sebenarnya banyak sekali inefisiensi di negara ini yang sekarang sedang dibereskan secara bertahap,” tutur Luhut.

Beralih ke Bioetanol 

Penggunaan bioetanol sebagai bahan bakar kendaraan menjadi langka dalam mengurangi polusi udara. Luhut menjelaskan, BBM subsidi mengandung sulfur 550 part per million (PPM). Sementara, pemerintah ingin kandungan sulfur tersebut di angka 50 ppm.

Saat ini, PT Pertamina tengah mengerjakan proyek tersebut. Luhut berharap agar semua berjalan dengan baik.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kaltimtoday.co. Mari bergabung di Grup Telegram "Kaltimtoday.co News Update", caranya klik link https://t.me/kaltimtodaydotco , kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.