Kaltimtoday.co, Sangatta - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutim, Joni mengingatkan, agar penjagaan di pintu masuk Kutim dapat lebih diperketat. Dengan memastikan setiap orang yang masuk ke Bumi Untung Banua dalam keadaan sehat.

“Arus balik dari luar daerah yang kami khawatirkan. Ini titik rawan dari luar daerah seperti Jawa misalnya. Jadi harus diketatkan Protokol Kesehatan,” ungkap Joni saat ditemui mengikuti rakor pengarahan Presiden Jokowi, Senin (17/52021) kemarin.

Joni menyebut, kemungkinan pada arus balik pasca Idulfitri 1442 Hijriyah ini, jumlah penduduk akan membludak. Dikarenakan masa pelarangan mudik berdasarkan Kementerian Perhubungan tertanggal 6-17 Mei 2021 kini telah berakhir.

“Solusinya, pintu-pintu masuk disekat. Untuk memastikan orang yang datang sehat. Kalau tidak sehat harus dipantau. Tentunya ada treatment yang perlu dimaksimalkan teknisnya,” papar politisi PPP ini.

Baca Juga: Momen Idulfitri Pererat Tali Silaturahmi Rendi Solihin dan Edi Damansyah

 

Baca Juga: Bacaan Doa Setelah Menjalankan Salat Idulfitri

Baca Juga: Muhammadiyah Kaltim Gelar Salat Idulfitri Rabu 10 April 2024 di 70 Lokasi, Berikut Daftarnya

Baca Juga: Dekat dengan Masyarakat, PT Indexim Coalindo Ramaikan Safari Ramadan hingga Putaran Akhir

View this post on Instagram

Baca Juga: Pj Bupati PPU Pimpin Rakor Persiapan Idulfitri dan Cuti Bersama, Antisipasi Lonjakan Harga, Keamanan, dan Kelancaran Mudik

Baca Juga: Pj Bupati Gelar Rapat Inflasi untuk Persiapan Hari Raya Idulfitri

Baca Juga: Jelang Idulfitri, Pemda Paser Gelar Gerakan Pangan Murah selama 3 Hari untuk Jaga Stabilitas Harga Pasar

Baca Juga: Berbagi Sukacita Ramadhan, PT Indexim Coalindo Beri Santunan Anak Yatim 

Baca Juga: THR Wajib Dibayar H-7 Lebaran, Pj Gubernur Kaltim Ingatkan Perusahaan Patuhi Aturan!

Baca Juga: Zakat Fitrah 2024 di PPU Naik Rp5.000-6.000, Ini Rinciannya

Baca Juga: Pererat Silaturahmi, PT Indexim Coalindo Safari Ramadhan ke Desa-Desa Lingkar Tambang

Baca Juga: PT Indexim Coalindo Kawal Program Pangan untuk Penghijauan

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Baca Juga: KemendesPDTT dan Kementerian Pertanian Kunjungi Warga Dampingan PT Indexim Coalindo

Untuk mencegah orang datang ke Kutim merupakan kebijakan yang tidak mungkin dilakukan pemerintah. Sebab, Kuti. menurut Joni, merupakan daerah yang terdapat lumbung lapangan pekerjaan.

“Tak bisa dilarang, karena Kutim merupakan bagian dari NKRI,” imbuhnya.

Selain itu, Joni menegaskan pembatasan kegiatan masyarakat dan pengetatan Protokol Kesehatan tidak bisa ditentukan dalam waktu pasti.

"Protokol Kesehatan dan pemeriksaan harus terus menerus berjalan hingga pandemi Covid-19 berakhir," pungkasnya.

[El | NON | ADV DPRD KUTIM]