JAKARTA, Kaltimtoday.co - United Nations Development Programme (UNDP) Indonesia bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Dewan Energi Nasional (DEN) menggelar dialog kebijakan tingkat tinggi untuk menandai peluncuran Laporan Pembangunan Manusia (Human Development Report/HDR) 2025 di Jakarta. Acara ini mengusung tema “A Matter of Choice: People and Possibilities in the Age of AI” dan menekankan urgensi tata kelola kecerdasan buatan (AI) yang inklusif dan etis dalam mendukung pembangunan manusia berkelanjutan.

Deputi Menteri Bappenas, Vivi Yulaswati, menyatakan bahwa AI bukan sekadar inovasi teknologi, tetapi tantangan kebijakan.

“Transformasi yang adil memerlukan kebijakan inklusif dan tata kelola adaptif,” tegasnya. Ia menekankan pentingnya strategi AI nasional yang berbasis nilai, menangani prioritas pembangunan, dan memastikan tidak ada yang tertinggal.

Peluncuran HDR 2025 secara global pada Mei lalu menunjukkan perlambatan kemajuan pembangunan manusia serta meningkatnya kesenjangan antara negara dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tinggi dan rendah. Meski demikian, AI dinilai memiliki potensi besar untuk mendobrak stagnasi tersebut, asal diterapkan secara bijak.

Dalam diskusi yang dihadiri lebih dari 60 perwakilan pemerintah, sektor swasta, akademisi, hingga pemuda, tiga isu utama dibahas: optimalisasi AI untuk pembangunan inklusif, etika dan tata kelola AI, serta dampaknya terhadap masa depan pekerjaan.

Deputi Perwakilan UNDP Indonesia, Sujala Pant, menekankan bahwa AI harus dilihat sebagai tanggung jawab sosial.

“Pertanyaannya bukan pada teknologinya, tapi bagaimana memastikan manfaatnya adil dan inklusif,” ujarnya.

Indonesia kini berada di peringkat ke-113 dari 193 negara dalam HDR 2025, naik satu peringkat dibanding tahun lalu, dengan skor IPM 0,728. Capaian ini menandakan peningkatan stabil di bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi.

Peserta forum menyoroti perlunya kerangka regulasi AI yang jelas dan responsif terhadap konteks lokal. Kecemasan terhadap akses yang timpang, minimnya regulasi, dan risiko polarisasi sosial juga mencuat dalam dialog.

Menteri Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, menutup acara dengan menegaskan bahwa AI harus dikembangkan dengan berpusat pada manusia.

“AI tanpa inklusi adalah AI yang gagal. Teknologi harus memberdayakan, bukan menggantikan manusia,” ujarnya tegas.

Laporan lengkap HDR 2025 dapat diakses di https://hdr.undp.org/content/human-development-report-2025. 

[TOS]