Kaltimtoday.co, Samarinda - Komisi IV DPRD Samarinda menggelar rapat hearing bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) untuk mengevaluasi capaian program dan kegiatan tahun 2025 serta membahas usulan perubahan anggaran perubahan tahun berjalan. 

Agenda ini merupakan forum penting untuk menilai efektivitas pelaksanaan program pendidikan serta menyinkronkan kebijakan legislatif dan eksekutif agar anggaran yang dialokasikan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

Ketua Komisi IV DPRD Samarinda Novan Syahronny Pasie menjelaskan bahwa salah satu fokus utama pembahasan rapat sore itu menyoal infrastruktur di jenjang menengah pertama dan aras

“Tadi ada beberapa hal berkaitan tentang progres pelaksanaan dalam penggunaan APBD 2025. Jadi sampai dengan hari ini Disdikbud masih terus dalam pelaksanaan program, khususnya yang berkaitan dengan infrastruktur di tingkat sekolah SMP maupun SMA,” kata Novan Selasa (1/7/2025)

Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun 2025 turut menjadi bahasan strategis. Laporan terkini menyebutkan untuk jenjang pendidikan menengah sebaran siswa yang mendaftar masih belum merata.

”Per Sabtu kemarin, itu masih ada sekian puluh sekolah di tingkatan SMP Negeri yang memang kuotanya belum penuh. Nah, tapi seiring berjalannya waktu ini, siswa yang tidak diterima sesuai dengan pilihan sekolahnya, maka mereka masuk ke sekolah-sekolah yang mendekati tempat tinggalnya.”

Selain mendengar paparan dari mitra kerja, Novan menyebut bahwa forum tersebut juga dimanfaatkan oleh pihaknya untuk menyampaikan kritik dan saran.

“Yang kedua, tadi kami sedikit memberi masukan berkaitan tentang peningkatan kualitas guru.”

Saran ini menyusul kondisi riil di lapangan yang menunjukkan minimnya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi mumpuni sebagai pendidik akibat pembatasan rekrutmen guru.

“Ada kendala juga bahwasannya Disdikbud hari ini juga kekurangan sumber daya manusianya karena ada pembatasan perekrutan. Terlebih, setiap tahun itu pasti ada setidaknya puluhan orang yang pensiun menjadi guru, nah ini juga menjadi kendala,” ungkap Novan.

Menyoal peningkatan mutu sumber daya manusia khususnya bagi profesi guru, Novan menerangkan bahwa wewenang tersebut tak sepenuhnya berada di bawah naungan Disdikbud melainkan Badan Peningkatan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Samarinda.

“Ya, memang itu bukan wewenang sepenuhnya dari Disdikbud untuk melakukan pendidikan kilat (diklat) ataupun pelatihan. Melainkan itu ranahnya langsung di bawah BPSDM Samarinda,” tandasnya.

[NKH | ADV DPRD SAMARINDA]