Kaltimtoday.co, Samarinda - Aksi solidaritas puluhan driver ojek online (ojol) terjadi di sebuah warung makan di Jalan Merbabu, Samarinda baru-baru ini. Mereka berkumpul sebagai bentuk dukungan terhadap rekan sesama ojol yang menjadi korban pemukulan dan penodongan senjata tajam oleh seorang juru parkir liar. Insiden ini menjadi viral di media sosial dan memunculkan cap negatif terhadap Kota Samarinda sebagai "Kota Jukir".

Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menanggapi serius peristiwa tersebut. Ia menegaskan bahwa tindakan kekerasan dan intimidasi yang dilakukan oleh oknum jukir termasuk dalam tindak pidana murni dan harus diproses secara hukum.

“Peristiwa itu adalah tindak pidana, dan pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di mata hukum,” ujar Andi Harun kepada awak media Selasa (29/7/2025).

Ia juga mendorong korban untuk berani melapor agar proses hukum dapat berjalan maksimal. Meski demikian, menurutnya, kasus tersebut tetap bisa diproses tanpa laporan karena termasuk dalam delik umum.

Menjawab keresahan masyarakat, Andi Harun memastikan bahwa saat ini pihaknya tengah menyiapkan sistem parkir berlangganan yang akan mulai diterapkan pada akhir September 2025. Sistem ini disebut sebagai upaya konkret untuk menata ulang perparkiran kota dan menghapus praktik jukir liar.

“Sedikit saja bersabar, kita tahun ini akan mengimplementasikan parkir berlangganan. Insyaallah dua bulan lagi sudah bisa kita mulai,” jelasnya.

Skema parkir berlangganan tersebut memungkinkan warga membayar tarif tetap per tahun. Untuk kendaraan roda dua, tarifnya sebesar Rp480.000 per tahun atau sekitar Rp1.111 per hari. 

Sementara untuk kendaraan roda empat, biayanya sebesar Rp1.000.000 per tahun atau sekitar Rp2.777 per hari. Dengan sistem ini, pengguna kendaraan bisa parkir berkali-kali dalam sehari tanpa dikenai biaya tambahan.

Andi Harun mengatakan bahwa sistem tersebut akan dirancang secara menyeluruh, mulai dari konsep hingga operasional, serta terintegrasi dengan penegakan hukum. Pihaknya juga akan bekerja sama dengan Polri dan TNI untuk memastikan penertiban jukir liar setelah sistem diberlakukan.

“Nanti kalau sistem ini sudah diterapkan tapi masih ada jukir liar yang mengganggu, kita akan tindak. Supaya tidak segampang itu lagi masyarakat diintimidasi,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa pemerintah kota berkomitmen untuk menyelesaikan berbagai persoalan di Samarinda secara bertahap, termasuk dalam urusan parkir. 

“Semua hal yang dianggap selama ini oleh masyarakat sebagai masalah, kita carikan solusi satu demi satu,” pungkasnya.

[NKH | RWT]