Kaltimtoday.co, Samarinda - Banjir yang sempat melanda di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) bukan masuk dalam wilayah Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), khususnya di Kelurahan Sepaku dan Desa Pemaluan. 

Banjir yang melanda pada 17-18 Maret 2023 lalu, di kedua daerah tersebut berada di Ring II Ibu Kota Nusantara. Selain itu, permasalahan banjir juga terjadi setiap tahunnya.

"Secara historis, sering terjadi sejak sebelum adanya kebijakan pemindahan Ibu Kota Nusantara ke Kalimantan Timur (Kaltim), kata Kepala BWS Kalimantan IV Samarinda, Harya Muldianto, Sabtu (25/3/2023).

Sejumlah hal berkenaan banjir di IKN, antara lain salah satu kriteria pemilihan Kaltim sebagai kawasan IKN adalah daya dukung tanah dan air yang cukup memadai. Sehingga Dirjen Sumber Daya Air diberikan tugas untuk menyiapkan infrastruktur dasar di IKN yakni mengelola sumber daya air agar berkelanjutan.

"Adapun 3 program yang dikerjakan untuk mendukung IKN yakni pembangunan bendungan Sepaku Semoi, penyediaan air baku melalui intake, dan pengendalian banjir DAS Sanggai," tuturnya.

Dikatakan Harya, terdapat enam daerah aliran sungai (DAS) yang masuk dalam kawasan Ibu Kota Nusantara. Yakni DAS Sanggai 891,8 km2, DAS Samboja 550,4 km2, DAS Dondang 563,6 km2, DAS Mahakam 512 km2, DAS Wain 30,4 km2 dan terakhir yaitu DAS Riko seluas 13,2 kilometer².

Terkait dengan kehadiran IKN Nusantara, desain kawasan agar tidak terjadi banjir juga dibuat hingga 100 tahun ke depan (Q100 th).

Antara lain dengan pembangunan sejumlah bendungan, embung, beberapa intake, dan penanaman pohon endemik untuk menyerap air ketika terjadi hujan. 

Kecamatan Sepaku, PPU masuk dalam DAS Sanggai yang merupakan salah satu DAS di Wilayah Sungai Mahakam.

DAS Sanggai mempunyai tujuh sungai yang bermuara di Teluk Balikpapan, yakni Sungai Trunen, Semuntai, Sanggai, Sepaku, Semoi, Palamuan, dan Baruangin. 

"Genangan banjir terjadi pada daerah paparan banjir yang telah dihuni penduduk dan beberapa kawasan di pinggir jalan provinsi karena terbatasnya kapasitas gorong-gorong, penyempitan saluran, dan tidak adanya saluran drainase yang memadai," tuturnya.

Secara topografi lokasi KIPP ialah daerah berbukit, lalu bagian hilir relatif datar berupa kawasan rawa. Banjir selalu terjadi berulang di tempat yang sama, karena beberapa kondisi topografi yang bergelombang. Kemudian adanya bottle neck, serta ada bangunan yang masuk pada badan sungai, serta tingginya sedimentasi akibat pembukaan lahan di hulu. 

"Selain pemukiman penduduk, yang menjadi perhatian adalah akses jalan nasional dari samboja menuju sepaku yang juga berpotensi terendam banjir," tutupnya.

[RWT]