HeadlineKaltim

Begini Cara Lapor Pungli dari Instansi Pemerintah, Bisa Lewat Aplikasi

Kaltimtoday.co, Samarinda – Melaporkan aparat birokrasi yang melakukan pungutan liar (pungli) tidaklah sulit. Kerahasiaan pelapor dijamin. Masyarakat dapat melaporkan pungli pada sentra-sentra pelayanan publik di kantor Kementerian, Lembaga, Pemerintah (Provinsi, Kabupaten, Kota, Desa, Kelurahan), dan Instansi.

Laporan atau pengaduan dapat disampaikan langsung ke Posko Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli). Posko Satgas Saber Pungli ada di  Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan di Jakarta.

Baca juga:  Kaltim, Banten dan Kepri, Bersaing Ketat di Layar Putri PON XX Papua

Aduan adanya praktik pungli dapat pula disampaikan melalui aplikasi atau dengan  mengakses situs web saberpungli.id.

Pelapor akan diminta menyertakan identitas diri (nomor induk kependudukan), nomor telefon atau email. Pelapor selanjutnya akan mendapatkan  pemberitahuan.

Baca juga:  PAUD Tempat Yusuf Dititipkan Ditutup Disdik Samarinda, DPRD Harapkan Ini

Masyarakat dapat pula melaporkan pungli ke Unit Pemberantasan  Pungutan Liar (UPP) yang ada di kantor-kantor kementerian, lembaga,  instansi, dan porvinsi/kabupaten/kota. Laporan dapat disampaikan melalui inspektorat atau pengawas di kantor-kantor tersebut.

Di daerah, laporan dapat disampaikan  melalui kantor polisi setempat, semisal Kepolisian Daerah atau Polda untuk wilayah setingkat provinsi.

Baca juga:  WHO: Stigma Lebih Berbahaya dari Virus Corona!

Pada wilayah Kota, Kota Besar, atau Kabupaten, pengaduan masyarakat dapat disampaikan melalui Kepolisian Resor (Polres), kepolisian Resor Kota (Polresta), Kepolisian Resor Kota Besar (Kapolrestabes).

Biasanya  UPP di Kepolisian Daerah dikepalai  Inspektur Pengawasan Daerah Daerah atau Irwasda. Adapun UPP di Polres, Polrestabes, Polresta dikepalai wakil kepala Polres, Polresta, atau Polrestabes.

Baca juga:  Muhammad Yusran Bakal Gelar Reses di Dapil II

Menurut operator Posko Satgas Saber Pungli, pelapor dapat menyampaikan aduan secara ringkas, padat, singkat, dan jelas tentang apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana pungutan liar tersebut terjadi.

Laporan atau aduan ini selanjutnya akan diverifikasi oleh petugas untuk ditindaklanjuti.

Tindak lanjut laporan atau pengaduan akan dilakukan sesuai dengan kebutuhannya, atau disesuaikan dengan tugas dan lingkup Satgas Saber Pungli.

Baca juga:  Januari 2021, KPU Samarinda Bakal Gelar Pleno Penetapan Hasil Pilkada

Tugas dan fungsi  Satgas Saber Pungli meliputi intelijen, pencegahan, penindakan, dan yustisi.

Bila dalam pungli tersebut bukti-bukti pelanggarannya yang ditemukan berupa tindak pidana, maka pelakunya  akan diproses secara pidana.

Prosesnya melalui kepolisian, kejaksaan, dan berujung ke pengadilan. Hal ini sesuai dengan tatacara dan  aturan dalam hukum pidana.

Baca juga:  Tambah 3 Positif Baru di Samarinda: 1 Tertular Suami, 2 dari Luar Daerah

Namun,  bila bukti-bukti yang didapat dalam satu kasus pungli berupa pelanggaran administrasi, maka perkaranya akan diproses melalui Inspektorat kementerian, lembaga, pemerintahan (provinsi, kabupaten, kota, desa, kelurahan), dan instansi bersangkutan.

Hukuman yang diterapkan bukan pidana namun tindakan administratif semisal penurunan pangkat,  mutasi jabatan, atau pencabutan tunjangan tertentu.

Baca juga:  13 Mahasiswa KKN Universitas Mulawarman Positif Covid-19

Prinsipnya Satgas Saber Pungli berkomitmen  mencegah dan memberantas  pungutan liar pada sentra-sentra pelayanan publik.

Satgas Saber Pungli sangat membutuhkan dukungan dan peran aktif seluruh lapisan masyarakat untuk melenyapkan pungli dari Bumi Nusantara.

Baca juga:  Kasus Positif Covid-19 di Indonesia Hari Ini: Naik 700, Pasien Sembuh 293, Meninggal 40

Karena itu, laporkan bila anda menjumpai  pungli di sentra-sentra pelayanan publik.

[TOS]

Facebook Comments
Tags

Related Articles

Back to top button
Close