SAMARINDA, Kaltimtoday.co - Dinamika politik di Pilgub Kaltim 2024 semakin memanas. Usai salah satu aktivis dilaporkan ke polisi karena mengkritik soal politik dinasti. Menanggapi situasi ini, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Keluarga Mahasiswa (KM) Universitas Mulawarman(Unmul) menegaskan pentingnya menjaga ruang demokrasi.

Presiden BEM KM Unmul, M. Maulana kepada awak media, menyerukan agar pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur tidak merespons kritik dengan melaporkan pihak yang melayangkannya ke polisi.

"Kami melihat bahwa dalam momentum Pilkada 2024, demokrasi harus tetap terjaga. Sayangnya, ada tindakan yang merespons kritik dengan pelaporan ke polisi, dan ini sangat kami sayangkan," ujar M. Maulana dalam pernyataannya. Ia menekankan bahwa kritik adalah bagian penting dari proses demokrasi dan tidak boleh dibungkam.

Menurut Maulana, BEM KM Unmul sempat mengundang kedua paslon untuk menguji gagasan mereka melalui sebuah forum yang diadakan oleh organisasi mahasiswa tersebut. Namun, undangan itu tidak mendapat respons.

"Ironisnya, ketika ada kritik yang dilayangkan, baru mendapat perhatian serius. Miris rasanya jika calon pemimpin Kaltim tidak menjaga etika dalam berdemokrasi," tambahnya.

Bagi BEM KM Unmul, menurut Maulana persoalan laporan ke polisi atas kritik bukan hanya tentang siapa yang mengkritik atau golongan tertentu, melainkan tentang bagaimana demokrasi di Kaltim bisa terus dijaga. "Kritik adalah bagian yang harus tetap ada dalam proses Pilkada 2024. Hal ini menyangkut jaminan masa depan demokrasi di Kaltim," jelas Maulana.

Maulana juga menegaskan bahwa pihaknya tidak memihak pada paslon mana pun, namun mereka akan selalu berpihak pada prinsip kebebasan berpendapat dan menentang segala bentuk pembungkaman kritik. "Kami tidak memiliki keberpihakan politik, tapi kami akan selalu menentang tindakan yang membungkam kritik dengan pelaporan ke polisi," tegasnya.

Selain itu, Maulana juga mendorong masyarakat Kaltim untuk memahami gagasan dan sikap calon kepala daerah di Kaltim terhadap nilai-nilai dan etika demokrasi.

"Masyarakat perlu etika dan nilai demokrasi yang dipegang oleh para calon pemimpin di Kaltim," tutupnya.

[TOS]