SAMARINDA, Kaltimtoday.co - Pemprov Kaltim terus melakukan efisiensi anggaran dengan memangkas sejumlah pos belanja yang dinilai tidak menjadi prioritas, termasuk pada penganggaran APBD 2027 mendatang.

Langkah ini ditempuh untuk menjaga ruang fiskal daerah, sekaligus memastikan program-program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat tetap dapat berjalan.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kaltim, Muhaimin, menyatakan bahwa efisiensi merupakan langkah yang harus diambil pemerintah di tengah kondisi fiskal yang perlu dijaga. Pos belanja yang dievaluasi mencakup kegiatan yang tidak berkaitan langsung dengan kebutuhan prioritas pembangunan, seperti kegiatan seremonial dan perjalanan dinas.

"Yang kita lakukan adalah efisiensi terhadap belanja-belanja yang tidak prioritas. Misalnya kegiatan seremonial dan perjalanan dinas, itu kita pangkas untuk menjaga ruang fiskal," kata Muhaimin.

Muhaimin menjelaskan, kebijakan pemangkasan ini bukan berarti pemerintah menghentikan kegiatan pembangunan. Efisiensi tersebut justru dilakukan agar anggaran yang terbatas dapat digunakan secara tepat sasaran dan memberikan dampak optimal bagi masyarakat luas.

Menurutnya, program-program prioritas pemerintah daerah tetap menjadi perhatian utama dalam penyusunan maupun penyesuaian anggaran. Salah satu yang dijaga keberlangsungannya adalah program Gratispol yang dinilai berdampak langsung kepada masyarakat.

"Program yang menjadi prioritas tetap kita jaga. Jangan sampai karena efisiensi, program yang memang dibutuhkan masyarakat justru terganggu," ujarnya.

Ia menambahkan, kondisi fiskal saat ini menuntut pemerintah daerah lebih selektif dalam menentukan program dan kegiatan yang didanai melalui APBD. Setiap pos belanja wajib memiliki urgensi tinggi dan selaras dengan target pembangunan yang telah ditetapkan.

Kebijakan ini juga menjadi momentum bagi pemerintah untuk mengevaluasi efektivitas seluruh kegiatan. Penilaian anggaran tidak hanya didasarkan pada besaran belanja, melainkan pada manfaat nyata yang dihasilkan dari pelaksanaan program tersebut.

"Intinya, kita harus menjaga fiskal dan memastikan anggaran yang ada digunakan untuk hal-hal yang memang menjadi prioritas," pungkas Muhaimin.

[TOS]