Kaltimtoday.co, Penajam - Badan Pertanahan Nasional (BPN) Penajam Paser Utara akan memberikan sertifikat kepada 7.500 bidang tanah melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) 2022. 

"Kuota PTSL di wilayah PPU bertambah dari 5.000 bidang tanah pada 2021, menjadi 7.500 bidang tanah pada tahun ini," ujar Kepala BPN PPU, Ade Chandra Wijaya seperti dilansir dari Suara.com.

Ade menjelaskan, program pendaftaran tanah sistematis lengkap di PPU pada 2021 terealisasi 100 persen. Sehingga ada penambahan kuota pada 2022. Penambahan kuota PTSL PPU ini juga karena Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) cukup memadai untuk mendukung program tersebut.

"Penambahan kuota karena tercapai realisasi 100 persen pada tahun sebelumnya dan adanya dukungan anggaran pemerintah pusat untuk jalankan PTSL," ujarnya.

Baca Juga: Diskusi SIEJ Ungkap Berbagai Dampak Buruk Pembangunan IKN Terhadap Lingkungan dan Masyarakat Lokal

 

Baca Juga: DKP PPU Butuh Mobil Laboratorium untuk Uji Cepat Keamanan Pangan IKN

Baca Juga: DKP PPU Pastikan Pangan yang Disuplai ke IKN Aman dari Residu Kimia Berbahaya

Baca Juga: PPU Harus Siap Jadi Sumber Utama Pangan IKN, DKP Percepat Persiapan

Lihat postingan ini di Instagram

Baca Juga: DPMD PPU Kaji Usulan Pemekaran Desa di Kecamatan Sepaku, Sinergi dengan IKN

Baca Juga: Dispertan PPU Fokus Tingkatkan Bantuan Bibit Buah Berkualitas untuk Dukung Kebutuhan IKN

Baca Juga: Pengembangan Mahulu: Kunci Sukses Ketahanan Pangan dan Ekonomi IKN Nusantara

Baca Juga: Abaikan Isu Lingkungan dan Masyarakat Adat, Aktivis Kritik Debat Perdana Pilgub Kaltim 2024

Baca Juga: Sumpah Pemuda dan Stigma Gen Z

Baca Juga: Klaim Pemerintah di Pantai Lango, Tak Ada Relokasi Warga dan Penutupan Jalan

Baca Juga: Bingung Jalan Warga Pantai Lango

Baca Juga: Kunjungan ke Ibu Kota Nusantara Gratis, Otorita IKN Tegaskan Tidak Ada Paket Wisata Berbayar 

 

Sebuah kiriman dibagikan oleh Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Baca Juga: Batalkan Alih Status Bandara IKN 

Dengan dilanjutkannya PTSL tersebut, lanjut Ade, maka proses pemetaan lahan di seluruh wilayah Indonesia ditargetkan rampung pada tahun 2024.

Apabila semua lahan di wilayah Indonesia terpetakan, maka masyarakat akan lebih mudah dalam mengurus sertifikat atau legalisasi kepemilikan lahan.

Dia pun mengatakan, lahan di PPU masih bisa disebut bermasalah. Hal tersebut karena dari luas wilayah lebih kurang 3.333 kilometer persegi, baru sekitar 40 persen yang bersertifikat.

Wilayah Kecamatan Sepaku yang masuk kawasan inti Ibu Kota Negara (IKN) baru diketahui menjadi sasaran program pendaftaran tanah sistematis lengkap di PPU pada tahun ini.

"Sisanya masih belum terpetakan, makanya kalau sudah terpetakan tentu mengurangi potensi masalah tumpang tindih atau sengketa lahan yang sering terjadi," tandasnya.

[RWT | SR]

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kaltimtoday.co. Mari bergabung di Grup Telegram "Kaltimtoday.co", caranya klik link https://t.me/kaltimtodaydotco, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.