Kaltimtoday.co, Tenggarong - Pemerintah Desa Rapak Lambur mengelola langsung dana pembangunan berbasis Rukun Tetangga (RT) sebesar Rp50 juta per RT. Langkah ini dilakukan untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran.

Kepala Desa Rapak Lambur, Muhammad Yusuf, menjelaskan program bantuan RT dari Pemkab Kukar yang telah berjalan sejak 2022 itu tidak diserahkan dalam bentuk uang tunai kepada ketua RT. Dana sepenuhnya dikelola oleh pemerintah desa melalui sistem perencanaan dan pertanggungjawaban yang ketat.

“Dana itu tidak langsung diberikan gelondongan ke RT. Semuanya masuk ke kas desa dan dikelola berdasarkan RAB,” jelasnya.

Dirinya mengungkapkan bahwa sebelum pengajuan, setiap RT wajib melalui musyawarah internal. Hasil rembuk RT kemudian dibawa ke forum musyawarah desa untuk disahkan. Setelah itu, anggaran direalisasikan sesuai dengan petunjuk teknis (Juknis) yang telah ditetapkan.

Adapun penggunaan dana mencakup beberapa kegiatan seperti gotong royong, pembangunan pos kamling, perawatan lingkungan, hingga insentif dan operasional Ketua RT.

“Contohnya, untuk gotong royong per bulan ada alokasi Rp200 ribu. Tapi dana itu bukan untuk upah, melainkan untuk konsumsi seperti makanan dan minuman,” ujarnya.

Setiap kegiatan yang dilakukan wajib dilengkapi dengan Surat Pertanggungjawaban (SPJ). Desa akan membayarkan biaya kegiatan tersebut setelah SPJ diterima dan diverifikasi.

“Kami tidak ingin ada penyalahgunaan. Karena itu, saya sejak awal menjabat sudah menetapkan mekanisme ini. Alhamdulillah, sampai sekarang berjalan baik,” tambahnya.

Yusuf mengakui pernah dianggap terlalu tegas oleh sebagian warga, namun ia menilai ketegasan tersebut perlu demi menjaga akuntabilitas penggunaan dana desa.

“Saya tidak mau dana ini jadi hal yang tidak baik. Maka dari awal sudah saya atur agar pelaksanaannya transparan dan bermanfaat bagi lingkungan RT,” pungkasnya.

[RWT | ADV DISKOMINFO KUKAR]