Kaltimtoday.co, Tenggarong - Rencana Universitas Kutai Kartanegara (Unikarta) membuka program studi baru belum sepenuhnya mulus di bidang kesehatan dan informatika. Dua sektor ini dinilai potensial, namun prosesnya terhambat oleh minimnya dokter, tenaga medis, dan ketersediaan gedung belajar.

Upaya membuka prodi baru tersebut bukan sekadar proyek internal kampus. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) turut mendorong pengembangan pendidikan tinggi agar selaras dengan kebutuhan daerah. Bupati Kukar disebut menginginkan adanya program studi yang bisa menjawab kebutuhan tenaga kesehatan, dokter, serta tenaga informatika yang relevan dengan pembangunan wilayah.

Rektor Unikarta, Prof. Dr. Ir. Ince Raden, menjelaskan bahwa dorongan tersebut mendapat perhatian kampus. Namun, realisasinya tidak bisa dilakukan cepat mengingat sejumlah prasyarat teknis harus dipenuhi. Menurutnya, pembukaan prodi mesti ditopang oleh infrastruktur dan SDM yang memadai agar tidak hanya sebatas legalitas, tetapi juga mampu berjalan efektif.

“Untuk membuka program studi baru, memang kita masih terhambat dengan infrastruktur kita yang ada,” ujarnya usai dilantik sebagai Rektor Unikarta di Pendopo Bupati Kukar, Kamis (8/1/2025).

Khusus sektor kesehatan, tantangannya cukup berat. Pembukaan prodi kedokteran misalnya, mensyaratkan keberadaan banyak dokter spesialis dan fasilitas pendukung. Selain itu, ruang belajar dan sarana laboratorium juga harus disiapkan sebelum pengajuan ke kementerian dapat diproses. 

“Walaupun itu tidak mudah karena harus membutuhkan kurang lebih 29 dokter spesialis,” lanjutnya.

Meski begitu, Unikarta tidak ingin berhenti pada wacana. Kampus mulai menyiapkan fondasi dan roadmap agar target jangka panjang bisa diwujudkan secara bertahap. Ince menyebut periode kepemimpinannya 2025–2029 akan difokuskan untuk memperkuat perencanaan, pemetaan kebutuhan SDM, hingga penyediaan ruang kuliah.

Di sisi lain, DPRD Kukar menyambut diskusi pengembangan prodi baru dengan penekanan yang berbeda. Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani, mengingatkan bahwa pembukaan jurusan harus mengacu pada kebutuhan riil di daerah, bukan sekadar mengikuti tren atau tuntutan administratif. Ia menilai belum ideal jika percepatan pembangunan infrastruktur daerah tidak diiringi ketersediaan tenaga teknik dan tenaga ahli yang diproduksi dari perguruan tinggi setempat.

Yani mencontohkan kebutuhan jurusan teknik industri dan teknik sipil sebagai bagian dari bidang yang seharusnya ikut dipertimbangkan.

“Jurusannya harusnya kan ada, jangan hanya tanpa itu saja. Tetapi misalnya yang dibutuhkan adalah teknik industri, teknik sipil dan sebagainya, itu juga sangat penting. Sambil juga membuka jurusan yang baru,” katanya.

Lebih jauh, DPRD Kukar juga menyoroti aspek non-akademik yang justru berpengaruh pada kelancaran pengembangan kampus. Menurut Yani, ada persoalan administrasi dan aset yang harus diselesaikan agar Unikarta dapat berkembang tanpa hambatan, termasuk persoalan tanah dan bangunan. Ia turut menyinggung permintaan terkait hibah kampus yang ada di seberang agar dapat diproses sesuai aturan.

“Kita harap segala problematikanya, termasuk administrasi terkait pembangunan, terkait dengan tanah dan bangunan, itu secepatnya diselesaikan,” tandasnya.

[RWT]