Daerah
Debit Sungai Mahakam Menyusut, Kapasitas Muatan Tongkang Diminta Dikurangi
Kaltimtoday.co, Samarinda - Penyusutan debit air Sungai Mahakam akibat kondisi kemarau mulai berdampak terhadap aktivitas lalu lintas kapal. Meski hingga kini pelayaran masih berlangsung normal, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Samarinda meminta pelaku usaha mengurangi kapasitas muatan kapal untuk mengantisipasi risiko kandas.
Kepala KSOP Samarinda, Mursidi, mengatakan pengurangan muatan dilakukan sebagai langkah antisipasi menyusul kondisi alur Sungai Mahakam yang mengalami penyusutan.
Menurutnya, aktivitas pelayaran saat ini masih berjalan seperti biasa. Namun, kondisi kedalaman alur sungai membuat kapasitas muatan perlu disesuaikan dari batas maksimal agar kapal tetap dapat melintas dengan aman.
“Misalnya tongkang bermuatan 7 ribu ton, selama sungai mengalami penyusutan kapasitasnya dikurangi menjadi 5.500 ton saja,” ujar Mursidi.
Ia menegaskan hingga saat ini belum terdapat laporan kapal bermuatan yang kandas di sepanjang alur Sungai Mahakam. Kendati demikian, KSOP Samarinda telah menerbitkan surat edaran sebagai langkah pencegahan.
Surat edaran tersebut ditujukan kepada seluruh pihak yang berkaitan dengan aktivitas lalu lintas kapal, mulai dari pelaku usaha, keagenan kapal, perusahaan pelayaran hingga pemilik terminal khusus.
“Mulai dari pelaku usaha, keagenan kapal, perusahaan pelayaran dan kepada para pemilik terminal khusus,” jelasnya.
Mursidi menyebut secara umum lalu lintas kapal di Sungai Mahakam masih berjalan lancar. Namun, penyesuaian kapasitas muatan dilakukan untuk menjaga kelancaran dan keselamatan pelayaran selama kondisi alur sungai mengalami penyusutan.
[RWT]
Related Posts
- Faktor yang Membedakan Wealth Partner Strategis dari Penyedia Layanan Finansial Konvensional
- Dituding Monopoli Hingga Potong Gaji Pekerja 30 Persen, Koperasi TKBM Samboja Buka Suara
- Perdana Digelar, 4 Finalis Duta Anak Kota Samarinda 2026 Ceritakan Persiapan dan Perannya
- DPRD Samarinda Minta OPD Awasi Fasilitas Publik dan Tata Pedagang
- Ancaman Revisi UU Hak Cipta, Media Lokal Tolak Sentralisasi LMK dan Link Tax









