Kukar

Denda Tolak Vaksin Covid-19, Anggota DPRD Kukar, Saparuddin: Pemerintah Perlu Sosialisasi ke Masyarakat

Kaltimtoday.co, Tenggarong – Anggota DPRD Kukar, Saparuddin Pabonglean menanggapi Peraturan Presiden (Perpres) terkait sanksi administratif untuk masyarakat yang enggan divaksin, jika dilihat dari sisi niatnya bagus. Apalagi dalam rangka menyelamatkan orang banyak.

Dia menuturkan, apabila kebijakan sanksi tersebut dalam situasi sangat darurat ya mungkin sah-sah saja.

Baca juga:  Jalan Tenggarong Sebrang-Sebulu Rusak Parah, Warga Keluhkan Alat Berat yang Terus Melintas

“Tapi namanya vaksin inikan memang idealnya atas kesadaran masyarakat di dorong oleh pemerintah,” kata Saparuddin sapaan akrabnya kepada Kaltimtoday.co, Senin (15/02/2021).

Kendati, lanjut Saparuddin, ada orang yang  tidak mau divaksin dengan berbagai alasan. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) perlu mengambil langkah-langkah pendekatan kepada masyarakat melalui sosialisasi dengan memberikan penyadaran bahwa, ini bukan hanya untuk kepentingan pribadi.

Baca juga:  "Kaltim Steril" Sabtu Minggu, Pedagang di Kukar Boleh Berjualan

Supaya masyarakat tau bahwa vaksin ini juga menyangkut kepentingan dan keselamatan orang lain.

“Intinya perlu disosialisasikan dan diberi penyadaran masyarakat dan pendekatan secara persuasif,” pesannya.

Sementara ada beberapa kelompok tertentu yang memang tidak bisa divaksin seperti dari usia hingga penyakit tertentu sebab secara medis tidak bisa divaksin.

[SUP | NON]

 

Facebook Comments
Tags

Related Articles

Back to top button
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker