Balikpapan

Dewan Pertanyakan Fungsi Tenaga Ahli Wali Kota Balikpapan

Kaltim Today
29 November 2022 20:36
Dewan Pertanyakan Fungsi Tenaga Ahli Wali Kota Balikpapan

Kaltimtoday.co, Balikpapan - Keberadaan Tenaga Ahli Wali Kota Balikpapan menjadi sorotan anggota dewan. Sebab keberadaan mereka tumpang tindih dengan tugas dan fungsi staf ahli yang berasal dari ASN. Dewan pun mempertanyakan sumber gaji para tenaga ahli tersebut.

Hal itu disampaikan anggota dewan yang diwakili Parlindungan Sitohong dalam Rapat Paripurna Dewan beragenda pengesahan APBD 2023. Menurutnya, jika tugas dan fungsi tenaga ahli sama dengan staff ahli akan terjadi pemborosan anggaran. Kecuali sumber gaji mereka berbeda.

"Wali kota sudah memiliki staff ahli yang dibayar dari APBD, untuk apa ada tenaga ahli. Itu yang kami pertanyakan," tanya Parlindungan.

Sementara itu, dalam rapat tersebut DPRD Balikpapan resmi mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Balikpapan menjadi Rp 3,4 triliun. Selain pengesahan itu, anggota dewan Balikpapan juga memberi beberapa catatan untuk walikota sebagai bentuk pengawasan dan evaluasi penggunaan APBD 2022.

Ketua DPRD Balikpapan, Abdulloh yang memimpin jalannya sidang paripurna tersebut mengatakan, pengesahan APBD tersebut telah melalui proses panjang dan melelahkan di badan anggaran (banggar). Oleh sebab itu, dia berharap pemerintah sebagai eksekutor benar-benar memaksimalkan anggaran tersebut untuk melayani warga Balikpapan.

"Semua agenda atau program yang dibahas panjang lebar dan makan waktu untuk semua kepentingan rakyat,” katanya.

Abdulloh meneruskan, setelah ini pihaknya akan akan mengirimkan dokumen peraturan daerah (perda) tersebut ke gubernur untuk dievaluasi. Jika tak ada revisi, akan dilanjutkan pengesahannya.

“Kepada seluruh organisasi perangkat daerah agar sejatinya menjalankan tugasnya dengan baik, supaya tidak ada sisa lebih pembiayaan anggaran pada tahun berikutnya,” terangnya.

Momen tersebut juga dimanfaatkan sejumlah anggota dewan untuk menjalankan fungsi kontronya terhadap kepemimpinan Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas’ud.

Anggota dewan yang diwakili Parlindungan menyampaikan, masih belum maksimalnya penyerapan BPJS gratis. Program ini kembali harus dievaluasi wali kota.

“Kami berharap pengangkatan Pj sementara RSUD Beriman berasal dari kalangan profesional,” tutupnya.

[PAS | RWT | ADV DPRD BALIKPAPAN]

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kaltimtoday.co. Mari bergabung di Grup Telegram "Kaltimtoday.co News Update", caranya klik link https://t.me/kaltimtodaydotco, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Berita Lainnya